Ada Jabar Update
Dari Rumpin, Rimbawan Menyemai Kehidupan untuk Generasi Mendatang DWP Kementerian Kehutanan Gelar Penanaman Pohon Peringati Hari Bakti Rimbawan ke-43 Tokoh Sejarah Nyak Sandang Wafat, Pernah Sumbangkan Harta untuk Pesawat RI Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menurut Purbaya, pemerintah telah menghitung secara matang ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap terkendali, bahkan jika harga minyak dunia berada di level tinggi. “Kami siap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/3/2026). Ia menegaskan, perhitungan tersebut telah mempertimbangkan berbagai skenario kenaikan harga minyak global, mulai dari 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel. Dengan demikian, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. “BBM bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran sudah kami siapkan,” jelasnya. Namun demikian, Purbaya mengakui pemerintah tidak dapat mengontrol harga BBM non-subsidi. Hal ini karena jenis BBM tersebut mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan lain untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia. Salah satunya berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya mencapai Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan. Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan penerimaan dari sektor energi dan sumber daya mineral melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bantalan tambahan untuk menjaga stabilitas subsidi energi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik internasional yang berpotensi mengganggu pasokan energi. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga BBM bersubsidi dapat terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi sepanjang 2026. Arus Pendatang ke Jakarta Meningkat, Jaksel Catat 225 Warga Baru

Ketua DPW PPP Jawa Barat Bersama Jajaran Sambut Hedy Herdyana Resmi Gabung Dengan PPP

Ketua DPW PPP Jabar, Pepep Saepul Hidayat (ujung kanan) Anggota DPRD Kabupaten Majalengka, Hedy Herdyana (kedua kiri), saat menerima KTA PPP di DPW PPP Jawa Barat, Minggu (17/9/2023). (ist)

Majalengka, adajabar.com – Anggota DPRD Kabupaten Majalengka, Hedy Herdyana, resmi bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Hedy menyerahkan langsung formulir pendaftaran sebagai anggota PPP ke DPW PPP Jawa Barat pada Minggu (17/9/2023).

Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat sekaligus Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Barat mebenarkan hal tersebut.

Pepep mengatakan, penyerahan KTA tersebut sebagai tanda bahwa Hedy yang masih berstatus anggota DPRD Kabupaten Majalengka itu resmi menjadi anggota PPP.

Ia mengakui, kehadiran Hedy menjadi tambahan amunisi baru bagi partai politik berlogo kakbah tersebut untuk menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

“Pak Hedy resmi menjadi kader yang bakal berjuang bersama membesarkan PPP di Pemilu 2024,” kata Pepep Saepul Hidayat dalam keterangan resminya, Selasa (19/9/2023).

Ia mengatakan, status Hedy yang masih tercatat sebagai anggota legislatif juga menjadi tambahan semangat baru, sehingga menambah optimisme untuk menambah perolehan kursi DPRD Kabupaten Majalengka.

Pihaknya juga memastikan kesiapan Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Majalengka tersebut untuk meramaikan bursa Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) 2024 di Kabupaten Majalengka.

Rencananya, Hedy diajukan sebagai Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) dari PPP di daerah pemilihan (dapil) I yang meliputi Kecamatan Majalengka, Dawuan, Kadipaten, Panyingkiran dan Kasokandel.

“Kami berharap, kehadiran Hedy dapat meningkatkan perolehan kursi PPP di DPRD Kabupaten Majalengka pada Pemilu 2024,” ujar Pepep Saepul Hidayat.

Saat itu, ia juga dikawal Ketua DPC PPP Kabupaten Majalengka, M Fajar Shidik, dan jajarannya untuk mendaftarkan diri sebagai kader PPP.

Hedy yang merupakan salah satu pemilik Jembar Waterpark Majalengka itu pun langsung menerima kartu tanda anggota (KTA) dari Ketua DPW PPP Jawa Barat, Pepep Saepul Hidayat. (adv/sabur)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *