Ada Jabar Update
Dorong Penghijauan, BPDAS Cimanuk–Citanduy Sosialisasikan Rehabilitasi Lahan di Ciamis Dari Rumpin, Rimbawan Menyemai Kehidupan untuk Generasi Mendatang DWP Kementerian Kehutanan Gelar Penanaman Pohon Peringati Hari Bakti Rimbawan ke-43 Tokoh Sejarah Nyak Sandang Wafat, Pernah Sumbangkan Harta untuk Pesawat RI Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menurut Purbaya, pemerintah telah menghitung secara matang ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap terkendali, bahkan jika harga minyak dunia berada di level tinggi. “Kami siap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/3/2026). Ia menegaskan, perhitungan tersebut telah mempertimbangkan berbagai skenario kenaikan harga minyak global, mulai dari 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel. Dengan demikian, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. “BBM bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran sudah kami siapkan,” jelasnya. Namun demikian, Purbaya mengakui pemerintah tidak dapat mengontrol harga BBM non-subsidi. Hal ini karena jenis BBM tersebut mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan lain untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia. Salah satunya berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya mencapai Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan. Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan penerimaan dari sektor energi dan sumber daya mineral melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bantalan tambahan untuk menjaga stabilitas subsidi energi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik internasional yang berpotensi mengganggu pasokan energi. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga BBM bersubsidi dapat terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi sepanjang 2026.

Pemkot Bandung Luncurkan Berbagai Macam Program Turunkan Angka Stunting

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DPPKB), Dewi Kaniasari saat menjadi narasumber Bandung Menjawab di Balai Kota Bandung, Senin (24/7/2023). (hms)

Bandung, adajabar.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus berupaya menurunkan angka stunting di Kota Bandung. Melalui berbagai program stunting berhasil ditekan dari sebelumnya berada di angka 26,4 persen turun sampai 7 persen menjadi 19,4 persen pada tahun 2022.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DPPKB), Dewi Kaniasari menyebut, penurunan stunting terus dilakukan untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Dalam lima tahun terkahir stunting di Kota Bandung terus menurun. Tahun ini, Pemkot Bandung menargetkan prevalensi stunting menjadi 14 persen.

Ia menyebutkan, target besarnya adalah zero stunting, tapi minimal tidak ada kasus stunting yang baru. Pencegahan stunting baru merupakan prioritas melalui tagline Bandung Besti Anyar atau Bandung Bebas Stunting Anyar (baru).

Untuk itu pencegahan harus dimulai dari kalangan remaja, ibu hamil dan 1.000 hari pertama kehidupan bayi.

“Pencegahannya mulai dari remaja terutama remaja putri, ibu hamil, terutama dalam 1.000 hari kehidupan bayi yang harus kita intervensi. Makanan Pendamping Asi (Mpasi) juga berpengaruh maka harus asupan yang bergizi,” katanya saat menjadi narasumber Bandung Menjawab di Balai Kota Bandung, Senin 24 Juli 2023.

Berbagai program pun diluncurkan seperti Program Pangan untuk Daerah Rentan Rawan Pangan dan Stunting (Pangersa), aplikasi e-penting (pendataan stunting), roadshow ke wilayah, sekolah dan juga melalui edukasi yang kreatif dan masif ke masyarakat dengan komunitas.

“Kita punya lebih dari 5.000 kader yang siap melakukan edukasi dan pendampingan. Selain wilayah kita juga keliling ke sekola. Target kita remaja putri terutama SMP yang menjadi kewenangan Kota Bandung. Bagaimana mengawal SDM, kita rodshow ke sekolah bersama Disdik dan berkolaborasi dengan komunitas kreatif sehingga informasi menjadi lebih interaktif,” ujarnya.

“Kita juga membuat aplikasi e-penting pendataan stunting, pembuatan film pendek dan edukasi tentang
stunting, keliling road show ke kecamatan,” imbuhnya.

Bahkan, untuk semakin melejitkan peran kolaborasi pentahelix, Pemkot Bandung juga sudah memiliki peraturan daerah yang mengatur mengenai CSR.

Tak hanya itu, Pemkot Bandung juga telah meluncurkan aplikasi Bandung Emergency Application Support (BEAS). Lewat aplikasi ini, warga dan petugas mampu mendeteksi lokasi ambulans yang dibutuhkan.

Ia menuturkan, dengan adanya kolaborasi, bukan hanya aspek kesehatan yang dibenahi, tapi juga di luar kesehatan.

“Sudah ada kolaborasi melalui komunitas akademisi untuk percepatan penurunan stunting,” katanya.

Ia berharap, berbagai program tersebut dapat terus konsisten dilakukan dengan di dukung penuh oleh masyarakat dan berbagai stakeholder.

“Target pada 2045, kita ingin zero stunting untuk SDM berkualitas,” ujarnya. (hms)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *