Ada Jabar Update
Dorong Penghijauan, BPDAS Cimanuk–Citanduy Sosialisasikan Rehabilitasi Lahan di Ciamis Dari Rumpin, Rimbawan Menyemai Kehidupan untuk Generasi Mendatang DWP Kementerian Kehutanan Gelar Penanaman Pohon Peringati Hari Bakti Rimbawan ke-43 Tokoh Sejarah Nyak Sandang Wafat, Pernah Sumbangkan Harta untuk Pesawat RI Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menurut Purbaya, pemerintah telah menghitung secara matang ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap terkendali, bahkan jika harga minyak dunia berada di level tinggi. “Kami siap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/3/2026). Ia menegaskan, perhitungan tersebut telah mempertimbangkan berbagai skenario kenaikan harga minyak global, mulai dari 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel. Dengan demikian, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. “BBM bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran sudah kami siapkan,” jelasnya. Namun demikian, Purbaya mengakui pemerintah tidak dapat mengontrol harga BBM non-subsidi. Hal ini karena jenis BBM tersebut mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan lain untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia. Salah satunya berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya mencapai Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan. Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan penerimaan dari sektor energi dan sumber daya mineral melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bantalan tambahan untuk menjaga stabilitas subsidi energi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik internasional yang berpotensi mengganggu pasokan energi. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga BBM bersubsidi dapat terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi sepanjang 2026.

Gubernur Jawa Barat Resmikan Apartemen Transit di Desa Cilandak Purwakarta

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meresmikan Apartemen Transit bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Desa Cilandak, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, Selasa (18/7/2023). (hms)

Kabupaten Purwakarta, adajabar.com – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meresmikan Apartemen Transit bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Desa Cilandak, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, Selasa (18/7/2023). 

Apartemen Transit diutamakan untuk masyarakat yang berprofesi sebagai buruh dan pekerja sektor informal seperti pedagang kecil, dan profesi dengan penghasilan rendah lainnya.

Kehadiran Apartemen Transit merupakan komitmen Pemdaprov Jabar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah. 

“Untuk sejahtera caranya dua, naik upah atau turun pengeluaran. Tidak selalu harus naik upah karena ada hal-hal makro ekonomi yang harus kita perhatikan,” ucap Gubernur. 

Selain Apartemen Transit, Pemdaprov Jabar terus berupaya melalui berbagai program agar masyarakat berpenghasilan rendah terjamin kesejahteraannya.

Salah satu program yang akan dihadirkan adalah hunian yang jaraknya dekat dengan kawasan industri (pabrik) dengan konsep ‘Three in One.’

“Di masa depan kita sedang mengembangkan rusun yang nempel ke pabrik.Tanahnya disediakan oleh pelaku industri, pembangunannya dari REI (Real Estate Indonesia), kemudian jualannya kepemilikan bisa langsung ke buruh-buruh yang (kerja) di situ,” jelas Gubernur.

Apabila konsep itu berjalan, Gubernur yakin pekerja berpenghasilan rendah akan meningkat kesejahterannya. 

“Sehingga ini sebuah penghematan pengeluaran bulanan. Ujung-ujungnya kesejahteraan warga bisa meningkat khususnya buruh, yang selama ini di Indonesia hampir 30 persen pengeluaran (masyarakat) habis oleh transportasi, beli motor, nyicil motor, beli bensin, dan lain sebagainya,” ungkap Gubernur.

“Nah, konsep ‘Three in One’, tinggal di sana, kerja di sana, berekreasi di satu tempat itu menjadi unggulan,” pungkas Gubernur. (hms)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *