Ada Jabar Update
Dorong Penghijauan, BPDAS Cimanuk–Citanduy Sosialisasikan Rehabilitasi Lahan di Ciamis Dari Rumpin, Rimbawan Menyemai Kehidupan untuk Generasi Mendatang DWP Kementerian Kehutanan Gelar Penanaman Pohon Peringati Hari Bakti Rimbawan ke-43 Tokoh Sejarah Nyak Sandang Wafat, Pernah Sumbangkan Harta untuk Pesawat RI Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menurut Purbaya, pemerintah telah menghitung secara matang ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap terkendali, bahkan jika harga minyak dunia berada di level tinggi. “Kami siap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/3/2026). Ia menegaskan, perhitungan tersebut telah mempertimbangkan berbagai skenario kenaikan harga minyak global, mulai dari 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel. Dengan demikian, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. “BBM bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran sudah kami siapkan,” jelasnya. Namun demikian, Purbaya mengakui pemerintah tidak dapat mengontrol harga BBM non-subsidi. Hal ini karena jenis BBM tersebut mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan lain untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia. Salah satunya berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya mencapai Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan. Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan penerimaan dari sektor energi dan sumber daya mineral melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bantalan tambahan untuk menjaga stabilitas subsidi energi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik internasional yang berpotensi mengganggu pasokan energi. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga BBM bersubsidi dapat terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi sepanjang 2026.

Polres Bogor Berlakukan Ganjil Genap di Jalur Puncak Selama Libur Natal dan Tahun Baru 2023

Penerapan Ganjil Genap di Puncak Bogor. (doc.ist)

Bogor, adajabar.com – Kepolisian Resor (Polres) Bogor memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa sistem ganjil genap kendaraan di Jalur Puncak, Bogor, selama libur Natal dan Tahun Baru 2023. Sistem ganjil genap tidak hanya diterapkan untuk kendaraan mobil saja, tetapi juga sepeda motor.

“Ganjil genap kita terapkan untuk mobil dan sepeda motor,” kata Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) Polres Bogor AKP Dicky Anggi Pranata di Kabupaten Bogor, Jumat (23/12/2022).

Sistem ganjil genap, kata dia, mulai diberlakukan pada Jumat (23/12/2022) pukul 15.00 WIB hingga Ahad (25/12/2022) pukul 24.00 WIB. Kemudian akan dilanjutkan pekan depan dengan waktu yang sama pada Jumat (30/12/2022) hingga Minggu, 1 Januari 2023.

Dicky menyebutkan, pemberlakuan sistem ganjil genap di Jalur Puncak sudah diatur melalui Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 84 tahun 2021. Namun, ketika arus lalu lintas di jalur tersebut tetap padat, maka kepolisian akan mengombinasikan pemberlakuan sistem ganjil genap dengan sistem satu arah (one way).

Meski demikian, Dicky mengungkapkan pihaknya masih belum menerapkan sistem tilang. Tindakan persuasif masih dikedepankan.

“Kita belum ke sana ya (penilangan), kita balik lagi ini kan operasi kemanusiaan, kita saat ini masih memperpanjang sosialisasi, kita putar balik dulu aja. Walaupun sebenarnya sesuai aturan, kita sudah bisa melakukan tilang ETLE,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin menyebutkan, 2.500 personel gabungan dilibatkan untuk pengamanan selama perayaan Natal dan Tahun Baru 2023 di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. “Operasi Lilin 2022 dilakukan dalam rangka pengamanan Natal dan Tahun Baru 2023 mulai dari 22 Desember 2022 hingga 2 Januari 2023,” kata Iman.

Ia menyebutkan forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda) sepakat menempatkan 2.500 personel di 15 posko pengamanan yang lokasinya di pusat-pusat keramaian. “Pengamanan yang nantinya akan disebar di berbagai titik lokasi, seperti gereja, lokasi wisata, mal, dan pusat keramaian lainnya,” ujar dia.

Iman memaparkan Posko Utama Operasi Lilin Lodaya 2022, yaitu di Mako Polres Bogor, Simpang Gadog, Ciawi, Megamendung, Cisarua, Rindu Alam, Cijeruk, Babakanmadang, Sukaraja, Cibinong, Citereup, Gunungputri, Cileungsi, Jonggol, Ciampea, Parung, dan Parungpanjang. (dbs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *