Ada Jabar Update
Dari Rumpin, Rimbawan Menyemai Kehidupan untuk Generasi Mendatang DWP Kementerian Kehutanan Gelar Penanaman Pohon Peringati Hari Bakti Rimbawan ke-43 Tokoh Sejarah Nyak Sandang Wafat, Pernah Sumbangkan Harta untuk Pesawat RI Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menurut Purbaya, pemerintah telah menghitung secara matang ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap terkendali, bahkan jika harga minyak dunia berada di level tinggi. “Kami siap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/3/2026). Ia menegaskan, perhitungan tersebut telah mempertimbangkan berbagai skenario kenaikan harga minyak global, mulai dari 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel. Dengan demikian, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. “BBM bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran sudah kami siapkan,” jelasnya. Namun demikian, Purbaya mengakui pemerintah tidak dapat mengontrol harga BBM non-subsidi. Hal ini karena jenis BBM tersebut mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan lain untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia. Salah satunya berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya mencapai Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan. Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan penerimaan dari sektor energi dan sumber daya mineral melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bantalan tambahan untuk menjaga stabilitas subsidi energi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik internasional yang berpotensi mengganggu pasokan energi. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga BBM bersubsidi dapat terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi sepanjang 2026. Arus Pendatang ke Jakarta Meningkat, Jaksel Catat 225 Warga Baru

Tidak Lolos, Partai Ummat Layangkan Gugatan Ke Bawaslu

(doc.ist)

Jakarta, adajabar.com – Partai Ummat menjadi partai politik yang tidak lolos sebagai peserta pemilu 2022. Atas keputusan tersebut, Partai Ummat akan melayangkan gugatan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada Jumat. (16/12/22)

Adapun dalam pengajuan gugatan ini akan dipimpin oleh Tim Hukum Partai Ummat. Sementara Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais masih tentatif kehadirannya.

Sebelumnya, Ketua Majelis Syura Partai Ummat, Amien Rais, menegaskan bahwa partainya bakal melayangkan gugatan ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu usai dinyatakan tak lolos sebagai peserta Pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU.

Amien mengaku telah membentuk tim advokasi hukum yang diketuai oleh Prof Denny Indrayana dalam melakukan perlawanannya usai dinyatakan tak lolos sebagai peserta Pemilu.

“Kami telah membentuk tim advokasi hukum yang diketuai oleh Pro Denny Indrayana. Kami Partai Ummat tidaklah pernah putus asa,” ungkapnya.

Sementara itu, KPU RI mengaku siap memberikan penjelasan atas tudingan yang dilontarkan sejumlah pihak soal lembaga penyelenggara pemilu itu melakukan manipulasi data dalam proses verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu 2024. KPU akan memberikan penjelasan jika partai yang tidak lolos pemilu membuat laporan.

“Mungkin ada yang (lapor) ke Bawaslu, ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), kami siap untuk menjelaskan dan memberikan penjelasan dan ditanyakan misalnya oleh partai yang tak masuk,” kata Komisioner KPU RI Mochammad Afifuddin, Jumat (16/12/22).

Saat ini, kata Afif, pihaknya sedang memeriksa dan meneliti tudingan manipulasi data yang dilontarkan sejumlah pihak itu. Terutama meneliti di mana dugaan manipulasi yang ditudingkan itu terjadi.

Sementara itu, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan, jika manipulasi data itu benar terjadi dan pihaknya mendapatkan bukti-buktinya, tentu kasus itu akan ditindaklanjuti sebagai sebuah pelanggaran administrasi. “Kemudian kami akan mengajukannya (melaporkan) ke DKPP,” ujar Bagja dalam kesempatan sama.

KPU RI mengumumkan hasil rekapitulasi verifikasi faktual dan penetapan peserta Pemilu 2024 kemarin, Rabu (14/12/12). Hasilnya, dari sembilan partai yang mengikuti verifikasi faktual, hanya Partai Ummat yang tidak lolos. Dengan hasil jumlah peserta pemilu 2024 diikuti oleh 17 parpol, yakni sembilan partai parlemen, lima partai non-parlemen, dan tiga partai baru.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *