Kab.Majalengka, adajabar.com – Keterbatasan ruang belajar dan fasilitas praktik di sejumlah SMK Negeri di Majalengka menjadi sorotan serius Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat. Kondisi tersebut dinilai belum sebanding dengan jumlah peserta didik yang terus meningkat serta perkembangan program keahlian yang semakin beragam.
Sorotan ini mencuat saat kunjungan kerja Komisi V ke Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX Provinsi Jawa Barat di Majalengka. Dalam kunjungan tersebut, para legislator menilai kebutuhan penambahan ruang kelas baru (RKB) serta penguatan sarana dan prasarana pendidikan menjadi hal yang mendesak.
Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Encep Sugiana, menyampaikan bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2025, kebijakan efisiensi anggaran masih berdampak pada operasional di tingkat cabang dinas, termasuk dalam pemenuhan fasilitas pendidikan.
“Dari sisi efisiensi, ada beberapa kendala operasional yang disampaikan, termasuk kebutuhan dukungan sarana dan prasarana yang masih perlu diperkuat,” ujar Encep, Rabu (18/2/2026).
Ia menegaskan, penambahan ruang kelas baru menjadi kebutuhan mendesak. Hal ini mengingat jumlah siswa yang terus bertambah setiap tahun, sementara kapasitas ruang belajar dan fasilitas praktik belum mampu mengimbanginya.
Menurut Encep, kondisi tersebut berpotensi menghambat proses pembelajaran, terutama bagi siswa SMK yang membutuhkan ruang praktik memadai untuk menunjang kompetensi keahlian.
“SMK ini sangat membutuhkan penambahan ruang kelas dan fasilitas praktik. Jumlah siswa dan program keahliannya terus berkembang, namun ruang belajar masih terbatas. Padahal lulusannya banyak terserap di industri sekitar,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX telah mulai menyusun langkah strategis guna memaksimalkan penggunaan anggaran tahun 2026. Selain itu, perencanaan kebutuhan prioritas untuk tahun 2027 juga tengah disiapkan agar pembangunan sarana pendidikan lebih terarah dan tepat sasaran.
Komisi V DPRD Jawa Barat pun mendorong agar kebutuhan tersebut menjadi perhatian serius dalam penyusunan anggaran daerah, termasuk melalui dukungan program revitalisasi dari pemerintah pusat.
Tak hanya itu, pihaknya juga berencana melakukan tindak lanjut melalui kunjungan langsung ke sekolah-sekolah serta membahas kebutuhan tersebut dalam rapat kerja bersama Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
“Harapannya, kebutuhan prioritas di wilayah Majalengka dapat terakomodasi dalam kebijakan dan penganggaran provinsi, sehingga pembangunan sektor pendidikan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tutup Encep.
