Ada Jabar Update
Tokoh Sejarah Nyak Sandang Wafat, Pernah Sumbangkan Harta untuk Pesawat RI Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menurut Purbaya, pemerintah telah menghitung secara matang ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap terkendali, bahkan jika harga minyak dunia berada di level tinggi. “Kami siap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/3/2026). Ia menegaskan, perhitungan tersebut telah mempertimbangkan berbagai skenario kenaikan harga minyak global, mulai dari 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel. Dengan demikian, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. “BBM bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran sudah kami siapkan,” jelasnya. Namun demikian, Purbaya mengakui pemerintah tidak dapat mengontrol harga BBM non-subsidi. Hal ini karena jenis BBM tersebut mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan lain untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia. Salah satunya berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya mencapai Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan. Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan penerimaan dari sektor energi dan sumber daya mineral melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bantalan tambahan untuk menjaga stabilitas subsidi energi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik internasional yang berpotensi mengganggu pasokan energi. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga BBM bersubsidi dapat terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi sepanjang 2026. Arus Pendatang ke Jakarta Meningkat, Jaksel Catat 225 Warga Baru Arus Balik Lebaran: Penumpang Whoosh Meningkat, KCIC Catat 293 Ribu Tiket Terjual Juwono Sudarsono Meninggal Dunia di Usia 84 Tahun, Ini Profilnya

DPRD Jabar Dorong Percepatan Fasilitas SMA Negeri 3 Jonggol dan 1 Kemang

Kab.Bogor, adajabar.com – Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat dorong percepatan pemenuhan fasilitas yang masih kurang di SMA Negeri 3 Jonggol dan SMA Negeri 1 Kemang Kabupaten Bogor. Hal itu untuk memastikan proses belajar mengajar berjalan optimal. Selain itu, dalam rangka monitoring perkembangan Unit Sekolah Baru (USB) sekaligus meninjau kondisi sarana prasarana serta ketersediaan tenaga pendidik.

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Dede Candra Sasmita menyampaikan, secara umum pembangunan fisik kedua sekolah sudah berjalan baik dan sesuai perencanaan. Namun, masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang perlu segera ditangani.

“Secara fisik bangunan sudah cukup baik dan sesuai harapan. Namun masih menemukan adanya kekurangan guru tetap, sehingga operasional sekolah belum sepenuhnya mandiri. Hal ini tentu harus segera menjadi prioritas,” ujar Dede. Kamis (12/2/2026)

Dede menjelaskan, SMA Negeri 1 Kemang masih bergantung pada tenaga pendidik dari SMA Negeri 1 Parung. Kondisi yang dinilai kurang ideal karena dapat mempengaruhi efektivitas administrasi dan kegiatan belajar mengajar. Selain itu, SMA Negeri 3 Jonggol di atas lahan 1 hektare dan SMA Negeri 1 Kemang seluas 6.500 meter persegi, hingga kini belum memiliki pagar keliling, sehingga menjadi sorotan.

“Ketiadaan pagar menjadi perhatian serius karena menyangkut aspek keamanan dan kenyamanan siswa. Kami mendorong Dinas Pendidikan agar mengalokasikan anggaran pembangunan pagar keliling dan menargetkan penyelesaiannya pada tahun ini,” tegasnya.

Bukan hanya itu, kata Dede, Komisi V mencatat fasilitas penunjang di kedua sekolah belum terpenuhi secara optimal, terutama laboratorium komputer yang membutuhkan sedikitnya 36 unit komputer serta perpustakaan yang masih terbatas sehingga perlu segera dilengkapi.

“Kami ingin sekolah tidak hanya berdiri secara fisik, tapi fasilitas belajar seperti laboratorium komputer dan perpustakaan segera dimaksimalkan agar siswa mendapat pendidikan berkualitas,” katanya.

Dede juga menilai, kedua sekolah belum memiliki masjid atau ruang ibadah. Sehingga kegiatan ibadah masih menggunakan ruang kelas yang dinilai kurang ideal. Sementara itu, percepatan rekrutmen guru tetap serta pemenuhan sarana, termasuk 36 unit komputer, buku perpustakaan, pembangunan masjid, dan pagar keliling, menjadi prioritas tahun ini.

“Kami akan terus mengawal agar seluruh rekomendasi terealisasi, sehingga unit sekolah baru ini mampu menghadirkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berkualitas bagi masyarakat,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *