Ada Jabar Update
Dari Rumpin, Rimbawan Menyemai Kehidupan untuk Generasi Mendatang DWP Kementerian Kehutanan Gelar Penanaman Pohon Peringati Hari Bakti Rimbawan ke-43 Tokoh Sejarah Nyak Sandang Wafat, Pernah Sumbangkan Harta untuk Pesawat RI Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menurut Purbaya, pemerintah telah menghitung secara matang ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap terkendali, bahkan jika harga minyak dunia berada di level tinggi. “Kami siap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/3/2026). Ia menegaskan, perhitungan tersebut telah mempertimbangkan berbagai skenario kenaikan harga minyak global, mulai dari 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel. Dengan demikian, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. “BBM bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran sudah kami siapkan,” jelasnya. Namun demikian, Purbaya mengakui pemerintah tidak dapat mengontrol harga BBM non-subsidi. Hal ini karena jenis BBM tersebut mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan lain untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia. Salah satunya berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya mencapai Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan. Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan penerimaan dari sektor energi dan sumber daya mineral melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bantalan tambahan untuk menjaga stabilitas subsidi energi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik internasional yang berpotensi mengganggu pasokan energi. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga BBM bersubsidi dapat terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi sepanjang 2026. Arus Pendatang ke Jakarta Meningkat, Jaksel Catat 225 Warga Baru

Pasangan Airlangga-Sandi Paling Dipercaya dapat Perbaiki Ekonomi

adajabar.com — Mengukur Preferensi Masyarakat terhadap Dinamika Politik Nasional Jelang Pemilu 2024

Dynamics Survey Indonesia merilis survei terbaru dengan tujuan untuk mengukur Preferensi Publik terhadap dinamika politik nasional jelang pemilu 2024.

Hasil temuan survei dari DSI menunjukkan tingkat elektabilitas  tokoh bakal capres dan wapres jika disimulasikan saling berpasangan, berikut hasilnya preferensi publik jika pilpres digelar hari ini maka simulasi pasangan Airlangga Hartarto – Sandiaga Uno mencapai perolehan Tingkat Elektabilitas 23,8%. 

Lalu pasangan pasangan Ganjar Pranowo – Andika Perkasa 21,2% dan pasangan Prabowo Subianto – Erick Thohir 20,7%  dan Pasangan Anies Baswedan – Agus Harimurti Yudhoyono 13,6%.

Sementara pengamat politik dan dosen Univerist Dr. Sutomo (UNITOMO) Sutabaya, Drs.  Machmud Suhermono, M.I.Kom, M.I.P mengatakan, muncuatnya pasangan Airlangga Hartanto dan Sandiagan Uno yang menempati ranking pertama dalam survei DSI, menunjukkan bahwa masyarakat kita sedang membutuhkan perbaikan ekonomi.

“Kedua kandidat pasangan calon presiden dan wakil presiden ini mewakili apa yang terjadi di masyarakat sekarang ini, yakni sebuah harapan agar dapat mengangkat kesejahteraan perekonomian bangsa,” ujar Magister Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya ini.

Harapan masyarakat terkait pemerintahan dari hasil pemilu 2024 mayoritas responden sebanyak 89,8 % lebih menginginkan perbaikan ekonomi keluarga mereka dan berharap pemerintah & DPR RI mendatang  dapat menciptakan lapangan kerja dan sembako murah, dan sebanyak 79,9% berharap pemerintahan hasil pemilu 2024 bisa mengurangi utang negara yang makin mengunung karena mempengaruhi beban perekonomian masyarakat dengan pajak dan bunga bank yang tinggi yang harus ditanggung masyarakat.

Dan dalam poin kepemimpinan negara yang dipilih masyarakat Indonesia sebanyak 80,4,% responden merujuk pada sosok tokoh yang selama ini dikesankan mampu membenahi & mengelola perekonomian negara. Kemudian sebanyak 77,8% responden menginginkan tokoh yang selama ini mengusung nilai inklusif, terbuka terhadap keberagaman dan akhirnya perilaku sosiologis kultural. 

Akhirnya berkorelasi pada perilaku pemilih dan preferensi masyarakat ketika di dalam urusan pemilihan politik.

Terkait harapan masyarakat terhadap pemerintahan yang dibentuk dari hasil pemilu 2024 dan sosok kepemimpinan negara, mayoritas masyarakat menginginkan sosok  presiden yang mampu mengelola perekonomian negara dan mengusung nilai inklusif, terbuka dalam keberagaman.

Pertimbangan terbesar masyarakat dalam memilih capres pada pemilu mendatang, didasarkan rekam jejak pekerjaan tokoh 67,3%, popularitas 15,3% dan penilaian tokoh tersebut merakyat 9,2% dan anggapan bahwa tokoh terkait adalah sosok pembaharu sebanyak 8,2%.

Dari sisi elektabilitas menunjukkan bahwa Airlangga Hartarto mendapatkan tingkat elektabilitas sebesar 28,3, Ganjar Pranowo mencapai 22,4%, Prabowo Subianto 21,7%, Anies Baswedan 11,3% dan sebanyak 16,3 belum memberikan pilihan.

Untuk preferensi masyarakat terhadap parpol peserta pemilu hasilnya, elektabilitas partai politik jika Pemilu 2024 digelar dengan menggunakan pertanyaan tertutup kepada 2.000 responden terpilih, Golkar unggul dengan perolehan elektabilitas 17,9%. disusul diurutan kedua Gerindra 16,2% dan PDIP diurutan ketiga dengan perolehan elektabilitas 15,7%, selanjutnya Demokrat 8,4%, PKS 6,2% , PKB 5,9% , Perindo 4,3%, Nasdem 4,2%, PPP 2,7 %, PAN 1,3%, dan partai peserta pemilu 2024 lain rata-rata di bawah 1 % dan yang tidak memilih sebanyak 11,8%.

Survei ini dilakukan pada periode 24 Juni – 8 Juli 2023 menggunakan metode multistage random sampling (MRS) atau pengambilan sampel bertingkat. 

Metode ini memiliki pengukuran kesalahan atau marahin of error 2,19% dengan tingkat akurasi data 95 responden yang tersebar proporsional secara nasional. Untuk menguji validitas responden, DSI melakukan spot check pada 20 persen dari total populasi sampel. dari 2.000 

sampel yang dapat diidentifikasi yang memenuhi standar penelitian sebanyak 1.980 sampel.

Demographi Responden yang berasal dari kelompok usia 17–25 tahun sebanyak 34,3%, kemudian 26–45 tahun 37,3%, dan 46–60 tahun keatas 28,4%.

Kesimpulan dari survei ini  menunjukkan tingginya, keterpilihan Airlangga dan Golkar bahwa masyarakat lebih memilih tokoh capres yang memiliki rekam jejak kemampuan dalam mengelola perekonomian nasional dan tokoh capres yang diharapkan mampu membayar utang-utang negara yang sangat tinggi. 

Mereka menilai bahwa kontribusi kepemimpinan Airlangga Hartarto terkait pengolahan ekonomi dari rekam jejaknya selama menjabat menko perekonomian dinilai diatas Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *