Ada Jabar Update
Dorong Penghijauan, BPDAS Cimanuk–Citanduy Sosialisasikan Rehabilitasi Lahan di Ciamis Dari Rumpin, Rimbawan Menyemai Kehidupan untuk Generasi Mendatang DWP Kementerian Kehutanan Gelar Penanaman Pohon Peringati Hari Bakti Rimbawan ke-43 Tokoh Sejarah Nyak Sandang Wafat, Pernah Sumbangkan Harta untuk Pesawat RI Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menurut Purbaya, pemerintah telah menghitung secara matang ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap terkendali, bahkan jika harga minyak dunia berada di level tinggi. “Kami siap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/3/2026). Ia menegaskan, perhitungan tersebut telah mempertimbangkan berbagai skenario kenaikan harga minyak global, mulai dari 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel. Dengan demikian, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. “BBM bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran sudah kami siapkan,” jelasnya. Namun demikian, Purbaya mengakui pemerintah tidak dapat mengontrol harga BBM non-subsidi. Hal ini karena jenis BBM tersebut mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan lain untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia. Salah satunya berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya mencapai Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan. Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan penerimaan dari sektor energi dan sumber daya mineral melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bantalan tambahan untuk menjaga stabilitas subsidi energi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik internasional yang berpotensi mengganggu pasokan energi. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga BBM bersubsidi dapat terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi sepanjang 2026.

Kualitas Air Sungai di Kota Sukabumi Memprihatinkan

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Sukabumi. (ist)

Sukabumi, adajabar.com – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Sukabumi, menyebutkan kualitas baku mutu air sungai saat ini cukup memprihatinkan. Bagaimana tidak, dari sempel air yang diambil di 16 sungai hanya hanya satu tidak tercemar bakteri coliform.

Fungsional Pengendalian Dampak Lingkungan DLH Kota Sukabumi, Yuyu Furyuanti mengatakan, DLH sejauh ini telah mengambil sampel air sungai di 29 titik dari 16 sungai yang ada di wilayah kota sampai perbatasan dengan kabupaten.

Alhasil, dari sample air yang telah di cek di Laboratorium, hanya satu titik baku mutu airnya terpenuhi.

“Hanya air sungai Cisaray di Kelurahan Subang Jaya yang memenuhi baku mutu, sisanya memang mengkhawatirkan karena sudah tercemar bakteri coliform,” kata Yuyu kepada wartawan, Kamis (27/3/2023).

Adapun, lanjut Yuyu, aliran sungai yang terbilang parah dengan nilai pencemaran 6,88 facial coli yakni, di Kelurahan Cipanengah, Kecamatan Lembursitu. “bakteri coliform ini bersumber dari kotoran manusia dan hewan yang dibuang ke sungai,” paparnya.

Yuyu menerangkan, bakteri coliform ini tidak baik terhadap kesehatan manusia sehingga dapat berdampak terhadap penyakit kulit.

“Kalau air sudah tercemar bisa berdampak terhadap penyakit kulit seperti gatal-gatal. Meski begitu, bisa dikatakan kualitas baku mutu air di Kota Sukabumi masih tercemar ringan,” terangnya.

Menurutnya, wilayah Kota Sukabumi tidak memiliki sumber mata air. Pasalnya, aliran 16 sungai bersumber dari wilayah Kabupaten Sukabumi. DLH akan terus melakukan evaluasi dampak sungai yang tercemar, bahkan akan terus melakukan sosialisasi agar masyarakat tidak membuang kotoran maupun sampah sembarangan. Termasuk para pelaku usaha, agar mengolah limbah industrinya dan tidak dibuang ke sungai.

“Melalui Proklim (Program Kampung Iklim) yang setiap tahun berjalan, kami akan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah, dan sampah maupun kotoran tidak dibuang ke sungai,” cetusnya.

Selain itu, sambung Yuyu, DLH juga akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat. “Khususnya masyarakat didorong untuk membuat septi tank komunal, agar tidak ada lagi yang membuang kotoran ke sungai,” pungkasnya. (grh)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *