Los Angeles, adajabar.com – Pemerintah Amerika Serikat kembali menjadi sorotan dunia setelah Presiden Donald Trump memerintahkan pengerahan 2.000 anggota Garda Nasional ke kota Los Angeles, menyusul gelombang protes besar-besaran terkait aksi penggerebekan terhadap imigran ilegal.
Keputusan ini diambil sebagai respons atas meningkatnya ketegangan sosial yang terjadi sejak otoritas imigrasi federal melakukan razia massal di sejumlah komunitas imigran. Gelombang demonstrasi yang menyusul penggerebekan tersebut berlangsung ricuh, bahkan di beberapa lokasi dilaporkan terjadi bentrokan antara pengunjuk rasa dan aparat keamanan.
“Untuk menangani kekerasan dan kerusakan yang terjadi di dekat lokasi penggerebekan tempat para demonstran berkumpul,” ujar Tom Homan, Kepala Keamanan Perbatasan AS, dalam wawancara dengan Fox News pada Sabtu (7/6).
Dikerahkan Selama 60 Hari, Marinir Siap Menyusul
Pengerahan Garda Nasional ini dirancang untuk berlangsung selama 60 hari, berdasarkan kebijakan dari Menteri Pertahanan Pete Hegseth. Dalam pernyataannya di media sosial X (sebelumnya Twitter), Hegseth menyatakan bahwa pemerintah siap menambah pasukan jika eskalasi terus terjadi. Bahkan, Marinir AS disiapkan sebagai lapis tambahan bila kekerasan tak kunjung mereda.
Gedung Putih menyebut langkah ini sebagai “langkah tegas untuk menstabilkan situasi” sekaligus memperlihatkan komitmen Trump terhadap penegakan hukum imigrasi yang menjadi salah satu pilar utama agenda politiknya sejak awal menjabat.
Garda Nasional: Siapa Mereka?
Garda Nasional AS merupakan pasukan cadangan militer yang beroperasi di bawah koordinasi Angkatan Darat dan Angkatan Udara, tetapi dapat dikerahkan oleh Presiden dalam situasi darurat nasional atau keamanan dalam negeri. Mereka biasa digunakan dalam situasi seperti bencana alam, kerusuhan sipil, atau ancaman domestik berskala besar.
Pengerahan ini menuai reaksi keras dari berbagai kelompok hak asasi manusia dan aktivis pro-imigran. Mereka menilai langkah tersebut sebagai bentuk militerisasi terhadap persoalan sipil yang seharusnya diselesaikan lewat pendekatan kemanusiaan dan kebijakan reformasi imigrasi yang lebih adil.
Gelombang Kritik: Kekhawatiran soal Hak Sipil
Sejumlah organisasi sipil menyebut pengerahan pasukan sebagai bentuk intimidasi terhadap komunitas imigran. American Civil Liberties Union (ACLU) dalam pernyataannya menyatakan bahwa pengerahan militer bukan solusi untuk menyelesaikan krisis imigrasi, tetapi justru dapat memperparah trauma dan rasa takut di kalangan warga yang terdampak.
“Apa yang kita lihat di Los Angeles bukan sekadar protes, melainkan jeritan warga atas perlakuan tidak manusiawi yang mereka alami akibat kebijakan imigrasi ekstrem Presiden Trump,” tulis ACLU dalam rilis resminya.
Sejauh ini, belum ada laporan resmi mengenai korban jiwa dalam bentrokan tersebut, namun beberapa video yang beredar di media sosial menunjukkan ketegangan antara aparat bersenjata dan demonstran, termasuk penggunaan gas air mata dan peluru karet.
Imigrasi Jadi Isu Sentral Jelang Pemilu
Kebijakan keras terhadap imigran telah menjadi ciri khas pemerintahan Trump sejak awal masa jabatannya, dan tampaknya akan kembali menjadi isu sentral dalam pemilu mendatang. Dengan langkah tegas seperti ini, Trump tampaknya ingin memperkuat basis pemilih konservatif yang selama ini mendukung pendekatan “zero tolerance” terhadap imigrasi ilegal.
Namun, para pengamat memperingatkan bahwa langkah militeristik justru bisa memperuncing polarisasi politik dan sosial di Amerika Serikat, terutama di kota-kota besar yang dihuni komunitas multikultural seperti Los Angeles. (dbs)
