adajabar.com – Craig Mokhiber, Direktur Kantor Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR) di New York, telah mengajukan pengunduran diri resmi dari posisinya. Dalam suratnya, ia dengan tegas menyampaikan kekecewaan dan kemarahannya terhadap kinerja PBB.
Ia menegaskan bahwa PBB tidak berhasil menangani dengan baik konflik Israel-Palestina. Dalam surat yang dia alamatkan kepada Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, Volker Turk, pada hari Selasa (31/10/2023), Mokhiber mengekspresikan perasaan kekecewaannya yang mendalam.
“Bukannya melakukan tugasnya, PBB justru menyerah pada kekuasaan Amerika Serikat (AS) dan menyerah pada lobi Israel, sementara proyek kolonial pemukim, etno-nasionalis, orang Eropa di Palestina telah memasuki tahap akhir,” kata pejabat tinggi PBB itu.
“Sekali lagi, kita melihat genosida terjadi di depan mata kita, dan Organisasi yang kita layani tampaknya tidak berdaya untuk menghentikannya,” tegas Mokhiber dalam suratnya kepada Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB Volker Turk, yang diterbitkan pada Selasa (31/10/2023).
Craig Mokhiber dengan tegas menggambarkan tindakan Israel yang sedang berlangsung di Jalur Gaza sebagai “genosida,” dan mengakui kata tersebut “sering menjadi sasaran pelecehan politik.”
“Tetapi pembantaian besar-besaran terhadap rakyat Palestina saat ini, yang berakar pada ideologi kolonial pemukim etno-nasionalis, tidak memberikan ruang untuk keraguan atau perdebatan,” terang Mokhiber.
Ia mengkritik tindakan Israel di Jalur Gaza sebagai “genosida” dan menyebutnya sebagai contoh yang sangat jelas dari “genosida yang tercatat dalam sejarah”.
Mokhiber mengutuk Amerika Serikat, Inggris, serta sejumlah besar negara Eropa yang terlibat dalam serangan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dia merasa bahwa PBB telah menyerah pada tekanan dari Amerika Serikat dan kelompok kepentingan Israel.
Dengan tegas, ia menyatakan bahwa PBB telah gagal secara berulang kali dalam mencegah genosida, merujuk pada peristiwa di Rwanda dan Bosnia, genosida terhadap Yazidi oleh ISIS, serta kejadian terhadap Rohingya di Myanmar sebagai bukti konkret dari kegagalan tersebut.
“PBB dahulu memiliki ‘prinsip’ dan ‘otoritas,’ namun kini telah hilang,” lanjut Mokhiber. “Namun rakyat Palestina adalah yang paling menderita karena kegagalan ini,” tambahnya.
Mokhiber juga mendorong PBB untuk menggeser fokus dari “solusi dua negara yang dianggap tidak realistis” dan mengusulkan ide pembentukan “satu negara tunggal, demokratis, yang bersifat sekuler di seluruh wilayah bersejarah Palestina.”
Dia menekankan perlunya PBB belajar dari tindakan konkret yang telah diambil oleh masyarakat global untuk memperbaiki situasi tersebut.
“PBB harus belajar dari sikap prinsip yang diambil di kota-kota di seluruh dunia, di mana banyak orang menentang genosida,” pungkasnya.
Keputusan Mokhiber dalam situasi ini diyakini akan berdampak besar terhadap percakapan global tentang krisis antara Palestina dan Israel serta peran PBB dalam menangani konflik internasional.
Craig Mokhiber telah memilih untuk tidak lagi diam dan secara terbuka menyuarakan pendapatnya mengenai apa yang ia nilai sebagai kegagalan tragis dari suatu lembaga yang seharusnya berperan dalam memajukan hak asasi manusia dan keadilan internasional. (dbs)
