Ada Jabar Update
Dorong Penghijauan, BPDAS Cimanuk–Citanduy Sosialisasikan Rehabilitasi Lahan di Ciamis Dari Rumpin, Rimbawan Menyemai Kehidupan untuk Generasi Mendatang DWP Kementerian Kehutanan Gelar Penanaman Pohon Peringati Hari Bakti Rimbawan ke-43 Tokoh Sejarah Nyak Sandang Wafat, Pernah Sumbangkan Harta untuk Pesawat RI Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menurut Purbaya, pemerintah telah menghitung secara matang ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap terkendali, bahkan jika harga minyak dunia berada di level tinggi. “Kami siap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/3/2026). Ia menegaskan, perhitungan tersebut telah mempertimbangkan berbagai skenario kenaikan harga minyak global, mulai dari 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel. Dengan demikian, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. “BBM bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran sudah kami siapkan,” jelasnya. Namun demikian, Purbaya mengakui pemerintah tidak dapat mengontrol harga BBM non-subsidi. Hal ini karena jenis BBM tersebut mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan lain untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia. Salah satunya berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya mencapai Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan. Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan penerimaan dari sektor energi dan sumber daya mineral melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bantalan tambahan untuk menjaga stabilitas subsidi energi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik internasional yang berpotensi mengganggu pasokan energi. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga BBM bersubsidi dapat terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi sepanjang 2026.

Pemulangan PMI-B asal Arab Saudi Difasilitasi oleh Disnakertrans Jabar

Bandung, adajabar.com — Disnakertrans Jabar, melalui Bidang Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi bersama BP2MI berhasil memfasilitasi Pemulangan PMI-B asal Arab Saudi a.n Yuyun Ayunah Binti Udin dilaksanakan pada hari Selasa s.d Rabu Tanggal 18 s.d 19 Juli 2023.

Kegiatan Fasilitasi Pemulangan PMI-B asal Arab Saudi a.n Yuyun Ayunah Binti Udin dilaksanakan pada hari Selasa s.d Rabu Tanggal 18 s.d 19 Juli 2023. Tim Fasilitasi Pemulangan PMI-B Disnakertrans Jabar dan rombongan keluarga PMI tiba di Lounge PMI yang bertempat di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 17.10 WIB.

Adapun berita yang disampaikan oleh KJRI Jeddah bahwa PMI a.n Yuyun memerlukan penanganan dan perawatan medis.

Tim pendampingan yakni, Disnakertrans Jabar, BP3MI Jabar, Paryanto dan Raida dari APPMI Jabar, dan
Keluarga beserta PMI tiba di kediaman rumah keluarga PMI di Desa Maniis, Kec. Cingambul Kab. Majalengka pada Pukul 02.05 dini hari

Selanjutnya kegiatan serah terima Hak PMI a.n nama Yuyun Ayunah yang bekerja selama ± 13 tahun di Arab dilaksanakan di kediaman Orang tua PMI. Penyerahan Hak PMI tersebut diserahkan langsung oleh Perwakilan KJRI dan diterima oleh ayahanda PMI a.n Udin Samsudin.

Ucapan terima kasih disampaikan Yuyun dan keluarga kepada seluruh pihak yang terlibat proses penanganan fasilitasi pemulangan dan penyerahan hak-hak selama bekerja di Arab Saudi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *