Ada Jabar Update
Dorong Penghijauan, BPDAS Cimanuk–Citanduy Sosialisasikan Rehabilitasi Lahan di Ciamis Dari Rumpin, Rimbawan Menyemai Kehidupan untuk Generasi Mendatang DWP Kementerian Kehutanan Gelar Penanaman Pohon Peringati Hari Bakti Rimbawan ke-43 Tokoh Sejarah Nyak Sandang Wafat, Pernah Sumbangkan Harta untuk Pesawat RI Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menurut Purbaya, pemerintah telah menghitung secara matang ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap terkendali, bahkan jika harga minyak dunia berada di level tinggi. “Kami siap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/3/2026). Ia menegaskan, perhitungan tersebut telah mempertimbangkan berbagai skenario kenaikan harga minyak global, mulai dari 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel. Dengan demikian, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. “BBM bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran sudah kami siapkan,” jelasnya. Namun demikian, Purbaya mengakui pemerintah tidak dapat mengontrol harga BBM non-subsidi. Hal ini karena jenis BBM tersebut mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan lain untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia. Salah satunya berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya mencapai Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan. Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan penerimaan dari sektor energi dan sumber daya mineral melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bantalan tambahan untuk menjaga stabilitas subsidi energi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik internasional yang berpotensi mengganggu pasokan energi. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga BBM bersubsidi dapat terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi sepanjang 2026.

Warga Baduy Minta Sinyal Internet Dihilangkan di Wilayahnya

Warga Baduy. (ist)

Lebak, adajabar.com – Pemimpin Lembaga Adat Baduy, di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten meminta agar sinyal internet dihapus di wilayah tersebut.

Dia menyampaikan permintaan tersebut melalui surat yang ditandatangani Kepala Desa Kanekes Saija, surat itu pun dilayangkan ke Bupati Lebak.

Surat tanggal 1 Juni 2023 ini dilayangkan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak.

Surat itu berisi dua permintaan. Pertama, menghapus sinyal atau mengalihkan sinyal internet di wilayah tanah Ulayat Baduy. Kedua, permintaan membatasi atau menutup aplikasi yang berisi konten negatif yang bisa mempengaruhi moral dan akhlak generasi muda Baduy.

Saat dimintai konfirmasi, Kepala Desa Kanekes Saija membenarkan pihaknya melayangkan surat permintaan blank spot internet. Keputusan ini hasil musyawarah yang dilakukan para tetua adat.

“Iya (melayangkan surat), iya usulan dari kokolot adat,” kata Saija, Kamis (8/6/2023).

Saija menjelaskan permintaan blank spot internet akan difokuskan di wilayah Baduy Dalam. Sehingga pengunjung yang datang tidak bisa memainkan handphone (HP) karena tidak ada sinyal.

“Baduy Dalam nggak boleh seperti itu, tidak sebebas kayak daerah lain. Kekhawatiran para kokolot kalau sinyal masih ada, ada saja yang ngumpet-ngumpet main handphone,” ujarnya.

“Minta Baduy Dalam saja yang tidak ada internet,” sambungnya.

Saija mengatakan permintaan ini sebenarnya sudah pernah disampaikan secara lisan kepada pemerintah. Namun, permintaan secara resmi melalui surat baru kali ini dilakukan.

“Belum pernah, baru ini ngirim surat. Alasannya, pengaruh negatif internet itu buat generasi muda di Baduy Dalam,” katanya. (dbs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *