Ada Jabar Update
Dari Rumpin, Rimbawan Menyemai Kehidupan untuk Generasi Mendatang DWP Kementerian Kehutanan Gelar Penanaman Pohon Peringati Hari Bakti Rimbawan ke-43 Tokoh Sejarah Nyak Sandang Wafat, Pernah Sumbangkan Harta untuk Pesawat RI Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menurut Purbaya, pemerintah telah menghitung secara matang ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap terkendali, bahkan jika harga minyak dunia berada di level tinggi. “Kami siap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/3/2026). Ia menegaskan, perhitungan tersebut telah mempertimbangkan berbagai skenario kenaikan harga minyak global, mulai dari 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel. Dengan demikian, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. “BBM bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran sudah kami siapkan,” jelasnya. Namun demikian, Purbaya mengakui pemerintah tidak dapat mengontrol harga BBM non-subsidi. Hal ini karena jenis BBM tersebut mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan lain untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia. Salah satunya berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya mencapai Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan. Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan penerimaan dari sektor energi dan sumber daya mineral melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bantalan tambahan untuk menjaga stabilitas subsidi energi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik internasional yang berpotensi mengganggu pasokan energi. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga BBM bersubsidi dapat terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi sepanjang 2026. Arus Pendatang ke Jakarta Meningkat, Jaksel Catat 225 Warga Baru

15 dari 55 TPS di Kota Bandung Mulai Berangsur Normal

Pelaksana Harian Wali Kota Bandung Ema Sumarna, Jumat (5/5/2023). (hms)

Bandung, adajabar.com – Sebanyak 15 dari 55 Tempat Pembuangan Sementara Sampah (TPS) di Kota Bandung mulai berangsur normal. Saat ini, jumlah TPS overload di Kota Bandung tersisa 40.

Meski begitu, Pelaksana Harian Wali Kota Bandung Ema Sumarna memastikan tidak ada sampah bertebaran di jalan-jalan besar Kota Bandung.

Adapun penumpukan sampah yang masih terjadi di sejumlah TPS, kata Ema, hal tersebut tidak terlepas dari proses normalisasi di TPA Sarimukti. Namun Pemkot Bandung pun melakukan berbagai upaya pengolahan sampah.

Mulai dari optimalisasi TPA sementara di Cicabe, hingga edukasi kepada masyarakat terkait pengolahan sampah.

“Operasional TPA Cicabe, sekali lagi saya pastikan itu sementara. Jika TPA Sarimukti sudah beroperasi normal, saya beri garansi kita tidak akan menggunakan TPA Cicabe lagi,” kata Ema, Jumat (5/5/2023).

Selain TPA Cicabe, Ema beserta jajaran Pemkot Bandung juga memonitor berbagai lokasi, mulai dari TPS di Babakan Siliwangi, Jalan Ahmad Yani, Cigondewah, dan juga Cijerah.

Tampak di beberapa TPS, terjadi penumpukan sampah. Khususnya di TPS yang berdekatan dengan pasar.

Sedangkan kondisi di TPS Babakan Siliwangi relatif terdapat perbaikan dan pengurangan jumlah sampah. Selain itu, kawasan TPS pun tampak lebih tertutup.

“Beberapa TPS di dekat pasar umumnya menunjukkan kondisi yang demikian. Karena memang produksi sampahnya luar biasa. Kami akan coba koordinasi dengan Plh. Dirut Perumda Pasar agar sama-sama mengedukasi masyarakat pasar terkait pengolahan sampah di wilayah pasar,” kata Ema.

Saat ini, upaya Pemkot Bandung melalui Dinas Lingkungan Hidup adalah dengan menyiram minyak sereh untuk sementara waktu meredam bau tak sedap akibat sampah yang menumpuk, khususnya di TPS yang berdekatan dengan pasar.

Di sisi lain, Ema juga menyampaikan perkembangan TPA Sarimukti, di mana ada satu zona yang sedang kembali dibangun.

“Ada akses yang akan dimaksimalkan. Kalau itu semua sudah normal, kita akan kembali ke sana dan juga kita akan berikan edukasi penanganan sampah ke masyarakat,” kata Ema.

Ema optimis upaya penanganan sampah di Kota Bandung akan berangsur normal dan akan lebih baik dengan beberapa upaya serta pendekatan seperti edukasi kepada masyarakat.

“Kota ini milik bersama. Mari bertanggung jawab secara proporsional, mana yang menjadi tanggung jawab pemerintah, mana yang menjadi partisipasi masyarakat,” pungkasnya. (hms)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *