Ada Jabar Update
Dari Rumpin, Rimbawan Menyemai Kehidupan untuk Generasi Mendatang DWP Kementerian Kehutanan Gelar Penanaman Pohon Peringati Hari Bakti Rimbawan ke-43 Tokoh Sejarah Nyak Sandang Wafat, Pernah Sumbangkan Harta untuk Pesawat RI Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menurut Purbaya, pemerintah telah menghitung secara matang ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap terkendali, bahkan jika harga minyak dunia berada di level tinggi. “Kami siap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/3/2026). Ia menegaskan, perhitungan tersebut telah mempertimbangkan berbagai skenario kenaikan harga minyak global, mulai dari 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel. Dengan demikian, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. “BBM bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran sudah kami siapkan,” jelasnya. Namun demikian, Purbaya mengakui pemerintah tidak dapat mengontrol harga BBM non-subsidi. Hal ini karena jenis BBM tersebut mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan lain untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia. Salah satunya berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya mencapai Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan. Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan penerimaan dari sektor energi dan sumber daya mineral melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bantalan tambahan untuk menjaga stabilitas subsidi energi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik internasional yang berpotensi mengganggu pasokan energi. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga BBM bersubsidi dapat terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi sepanjang 2026. Arus Pendatang ke Jakarta Meningkat, Jaksel Catat 225 Warga Baru

Mulai Aktif, TPA Darurat Cicabe Olah 600 Ton Sampah

TPA Cicabe. (hms)

Bandung, adajabar.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengaktivasi kembali eks-TPA Cicabe sebagai langkah darurat penanganan sampah di Kota Bandung. Plh Wali Kota Bandung Ema Sumarna menyampaikan, sudah sekitar 500-600 ton sampah digeser ke sana.

“Ini langkah darurat kami mereaktivasi eks TPA Cicabe. Sehingga saat ini alhamdulilah sudah sekitar 500-600 ton sampah geser ke sana. Sambil menunggu Pemprov Jawa Barat merealisasikan penanganan sampah di Legok Nangka,” ujar Ema, Rabu (3/5/2023).

Menurut Ema, sampah merupakan masalah yang dialami hampir seluruh wilayah Indonesia, termasuk Kota Bandung. Rata-rata masyarakat Kota Bandung menghasilkan 1.500 ton per hari dan hanya mengandalkan penanganan regional di TPA Sarimukti. 

“Saat ini Sarimukti sedang terkendala. Tadinya bisa menampung 100 persen, tapi sekarang hanya 50-60 persen,” ucapnya.

Ia menjelaskan, saat ini ada satu lokasi di Sarimukti yang masih dalam penanganan, sehingga terjadi hambatan. Padahal, biasanya petugas kebersihan bisa mengangkut 1.200 ton sampah ke Sarimukti. Lalu 300 ton sisanya telah coba diuraikan dengan Kang Pisman dan skema pengolahan sampah lainnya.

“Kendala yang terjadi membuat penambahan sampah yang tidak terangkut menjadi bertambah sekitar 500-600 ton. Berarti ada 900 ton sampah yang tidak terangkut. Sekarang ini kita memiliki 135 TPS. Sebanyak 55 TPS saat ini sudah overload,” papar Ema.

Ia mengakui, faktornya karena pola pengangkutan tidak berjalan ideal. Selain tempat di sana masih banyak masalah, banyak tercegat macet juga terutama di Padalarang.

“Apalagi Sarimukti itu bukan hanya dipakai oleh Kota Bandung, tapi juga kabupaten sekitar, seperti Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Cimahi,” tuturnya.

Oleh karena itu, ia mengimbau agar masyarakat bisa bijak dalam memproduksi sampah. Ia ingin mendorong agar warga masyarakat bisa menyelesaikan sampah di rumah masing-masing. Sehingga tidak semua sampah dibuang di tempat akhir.

“Sampah ini tanggung jawab kita bersama. Jangan sampai berpikir sampah itu harus berakhir di TPA. Tapi coba kita kelola sampah di rumah masing-masing untuk mengurangi jumlah sampah yang berakhir di TPA,” imbaunya.  (hms)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *