Ada Jabar Update
Dari Rumpin, Rimbawan Menyemai Kehidupan untuk Generasi Mendatang DWP Kementerian Kehutanan Gelar Penanaman Pohon Peringati Hari Bakti Rimbawan ke-43 Tokoh Sejarah Nyak Sandang Wafat, Pernah Sumbangkan Harta untuk Pesawat RI Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menurut Purbaya, pemerintah telah menghitung secara matang ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap terkendali, bahkan jika harga minyak dunia berada di level tinggi. “Kami siap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/3/2026). Ia menegaskan, perhitungan tersebut telah mempertimbangkan berbagai skenario kenaikan harga minyak global, mulai dari 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel. Dengan demikian, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. “BBM bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran sudah kami siapkan,” jelasnya. Namun demikian, Purbaya mengakui pemerintah tidak dapat mengontrol harga BBM non-subsidi. Hal ini karena jenis BBM tersebut mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan lain untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia. Salah satunya berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya mencapai Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan. Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan penerimaan dari sektor energi dan sumber daya mineral melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bantalan tambahan untuk menjaga stabilitas subsidi energi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik internasional yang berpotensi mengganggu pasokan energi. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga BBM bersubsidi dapat terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi sepanjang 2026. Arus Pendatang ke Jakarta Meningkat, Jaksel Catat 225 Warga Baru

Pasar Cimol Gedebage Tutup Sementara Pasca Larangan Pemerintah Impor Pakaian Bekas

Pasar Cimol Gedebage Tutup Sementara Pasca Larangan Pemerintah Impor Pakaian Bekas. (doc.ist)

Bandung, adajabar.com – Lebih dari 1.000 kios pakaian bekas di Pasar Gedebage, Kota Bandung, ditutup sementara oleh para pedagang, Selasa (21/3/2023). Hal tersebut menyusul peraturan pemerintah terkait larangan perdagangan pakaian impor bekas di Indonesia.

Para pedagang menutup kiosnya hingga waktu yang tidak ditentukan.

Menurut Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Cimol Gedebage, Rusdianto, para pedagang merasa resah dengan kebijakan pemerintah yang kerap memusnahkan barang-barang bekas.

Salah satunya pemusnahan pakaian bekas impor dengan nilai mencapai Rp 10 miliar di Jawa Timur yang dipimpin oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

”Besok buka atau tidak, masih belum ada informasi, tetapi hari ini kami tutup dulu. Kami berharap pemerintah memberikan solusi kami menjual (baju bekas) ini untuk kehidupan sehari-hari. Pemerintah juga harus memikirkan nasib rakyat,” ujar Rusdianto saat dihubungi di Bandung, Selasa (21/3/2023), dikutip dari kompas.id.

Rusdianto menyebutkan bahwa jumlah kios yang berjualan di sentra pakaian bekas ini mencapai 1.100 unit.

Jumlah ini belum termasuk lebih dari 500 unit kios yang turut menjual pakaian bekas impor dari berbagai negara, di sekitar Pasar Gedebage.

“Para pedagang ini butuh solusi dari pemerintah karena mereka menggantungkan hidup dari berdagang pakaian bekas ini,” ujarnya.

”Itu baru jumlah unit kiosnya. Kalau pedagang, bisa lebih dari jumlah kios, bahkan ribuan orang. Tidak hanya dari Pasar Cimol atau Pasar Gedebage, tetapi juga yang berjualan barang bekas dari tempat lain. Kami sejak beberapa hari lalu sudah tidak mendapatkan stok baru,” kata Rusdianto.

Para pedagang, lanjut Rusdianto, semakin resah karena pelarangan pakaian impor bekas ini dilakukan sebelum bulan Ramadan. Padahal memasuki Ramadan biasanya kebutuhan akan meningkat dan tentu saja ini menyulitkan para pedagang yang tidak memiliki penghasilan karena tidak mendapatkan barang untuk dijual.

”Seperti saya, setiap hari menjual 10-15 potong pakaian sehari. Kalau Lebaran bisa lebih besar dari itu. Sekarang barang sudah tidak ada, jadi kami bingung mau bagaimana,” ujarnya.

Terpisah, Wali Kota Bandung Yana Mulyana menyatakan bakal tetap mengikuti arahan pemerintah pusat terkait aturan penjualan barang bekas impor tersebut.

”Kami mengikuti regulasi pemerintah pusat, dan ini tidak hanya sekadar larangan. Perlu ada solusi lanjut yang diberikan, seperti memproduksi barang lokal sendiri,” ujarnya.

Dari pantauan, aktivitas jual beli yang berhenti tampak dari kios-kios baju bekas di sekitar Pasar Gedebage yang ditutup terpal.

Keramaian warga saat berbelanja pakaian juga tidak terlihat karena Gedung Pasar Cimol Gedebage ditutup dan jalur masuk gedung dibatasi oleh pembatas jalan.

Sementara itu, Wali Kota Bandung Yana Mulyana dalam keterangannya menyampaikan akan tetap mengikuti arahan pemerintah pusat terkait aturan penjualan barang bekas impor tersebut.

”Kami mengikuti regulasi pemerintah pusat, dan ini tidak hanya sekadar larangan. Perlu ada solusi lanjut yang diberikan, seperti memproduksi barang lokal sendiri,” ujarnya. (dbs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *