Ada Jabar Update
Dari Rumpin, Rimbawan Menyemai Kehidupan untuk Generasi Mendatang DWP Kementerian Kehutanan Gelar Penanaman Pohon Peringati Hari Bakti Rimbawan ke-43 Tokoh Sejarah Nyak Sandang Wafat, Pernah Sumbangkan Harta untuk Pesawat RI Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menurut Purbaya, pemerintah telah menghitung secara matang ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap terkendali, bahkan jika harga minyak dunia berada di level tinggi. “Kami siap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/3/2026). Ia menegaskan, perhitungan tersebut telah mempertimbangkan berbagai skenario kenaikan harga minyak global, mulai dari 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel. Dengan demikian, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. “BBM bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran sudah kami siapkan,” jelasnya. Namun demikian, Purbaya mengakui pemerintah tidak dapat mengontrol harga BBM non-subsidi. Hal ini karena jenis BBM tersebut mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan lain untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia. Salah satunya berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya mencapai Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan. Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan penerimaan dari sektor energi dan sumber daya mineral melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bantalan tambahan untuk menjaga stabilitas subsidi energi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik internasional yang berpotensi mengganggu pasokan energi. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga BBM bersubsidi dapat terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi sepanjang 2026. Arus Pendatang ke Jakarta Meningkat, Jaksel Catat 225 Warga Baru

Proyek Pembangunan Transportasi Massal Ramah Lingkungan Dimulai Tahun 2024

Bus Rapid Transit (hms)

Bandung, adajabar.com – Proyek pembangunan transportasi massal ramah lingkungan sejenis Bus Rapid Transit di kawasan Bandung Raya akan dimulai tahun 2024. Sejumlah armada BRT yang dioperasikan juga akan menggunakan bus listrik. 

Kepala Bidang Perkeretaapian dan Pengembangan Transportasi Dinas Perhubungan Jawa Barat Dhani Gumelar mengemukakan, BRT Bandung Raya akan menghubungkan lima daerah, yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kabupaten Sumedang. 

“Tahun depan (2024) kita akan mulai menyiapkan infrstrukturnya seperti jalur khusus, shelter , dan sarana pendukung lainnya,” kata Dhani di Kota Bandung, Selasa (14/3/2023). 

Pembangunan BRT Bandung Raya tersebut didanai Bank Dunia melalui pemerintah pusat dan diharapkan mulai beroperasi tahun 2026 atau 2027. 

“Karena memerlukan infrastruktur khusus, jadi proses pembangunannya memang cukup lama kurang lebih tiga tahun,” ujarnya. 

Dhani menuturkan, sebetulnya di Bandung Raya ada dua moda pengembangan transportasi massal, yaitu berbasis jalan dengan BRT, kedua berbasis rel, Light Rail Transit  (LRT). 

“Namun karena yang paling memungkinkan dibangun untuk sementara ini adalah BRT, maka kita dahulukan BRT, ” terang Dhani. 

BRT Bandung Raya direncanakan melayani 17 koridor dengan jumlah armada lebih kurang 400 bus, dan 40 persen dari jumlah armada tersebut diwajibkan menggunakan bus listrik sesuai dengan ketentuan Bank Dunia. 

“Meski BRT Bandung Raya mulai dibangun tahun 2024, tetapi untuk pilot project , kita akan operasikan yang pertama beberapa koridor di Kota Bandung juga tahun 2024 dengan menggunakan bus listrik. Syaratnya dari total armada, 40 persen harus bus listrik,” jelasnya. 

Ke depan operasional BRT akan dikelola oleh badan khusus seperti BUMD. Namun karena Jabar belum memiliki BUMD transportasi, jadi untuk sementara akan dikelola oleh Dinas Perhubungan Jabar. 

“Sementara kita dulu yang kelola, lalu nanti kemungkinan akan ada BUMD khusus transportasi, itu masih kita diskusikan dengan berbagai pihak,” pungkas Dhani. (hms)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *