Ada Jabar Update
Dorong Penghijauan, BPDAS Cimanuk–Citanduy Sosialisasikan Rehabilitasi Lahan di Ciamis Dari Rumpin, Rimbawan Menyemai Kehidupan untuk Generasi Mendatang DWP Kementerian Kehutanan Gelar Penanaman Pohon Peringati Hari Bakti Rimbawan ke-43 Tokoh Sejarah Nyak Sandang Wafat, Pernah Sumbangkan Harta untuk Pesawat RI Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menurut Purbaya, pemerintah telah menghitung secara matang ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap terkendali, bahkan jika harga minyak dunia berada di level tinggi. “Kami siap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/3/2026). Ia menegaskan, perhitungan tersebut telah mempertimbangkan berbagai skenario kenaikan harga minyak global, mulai dari 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel. Dengan demikian, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. “BBM bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran sudah kami siapkan,” jelasnya. Namun demikian, Purbaya mengakui pemerintah tidak dapat mengontrol harga BBM non-subsidi. Hal ini karena jenis BBM tersebut mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan lain untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia. Salah satunya berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya mencapai Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan. Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan penerimaan dari sektor energi dan sumber daya mineral melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bantalan tambahan untuk menjaga stabilitas subsidi energi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik internasional yang berpotensi mengganggu pasokan energi. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga BBM bersubsidi dapat terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi sepanjang 2026.

Jelang Ramadan Pemkot Bandung Tertibkan dan Tata PKL

Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna dalam rapat koordinasi bersama organisasi perangkat daerah (OPD) di Balai Kota Bandung, Senin 13/3/2023. (hms)

Bandung, adajabar.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung akan menertibkan dan menata para pedagang kaki lima (PKL) di sejumlah ruas jalan jelang Bulan Suci Ramadan.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna dalam rapat koordinasi bersama organisasi perangkat daerah (OPD) di Balai Kota Bandung, Senin (13/3/2023).

“Salah satunya penanganan PKL di Tegalega, Regol. Kita sudah dua kali ke sana didampingi beberapa OPD terkait untuk berkoordinasi dengan koordinator PKL-nya,” ungkap Ema.

Menurutnya, ada hal yang harus dicermati berkaitan kawasan konservasi PKL tersebut, salah satunya menyesuaikan penertiban PKL berdasarkan dengan tipikalnya.

“Ada tiga tipikal PKL. Pertama, dari sisi jumlah. Lalu jenis lapak. Ketiga waktu mangkalnya,” ujarnya.

Dari segi jumlah, PKL yang beraktivitas pagi di wilayah timur (Jalan Moh. Toha) sebanyak 207 lapak. Sedangkan, PKL di wilayah barat (Jalan Otto Iskandar Dinata) sebanyak 257 lapak.

“Pastikan PKL tidak boleh bertambah tapi harus berkurang. Hal yang harus diantisipasi, kalau mendengar penertiban biasanya malah bertambah para PKL ini,” ucapnya.

Selain itu, PKL yang membangun lapaknya secara permanen juga perlu ditertibkan. Para PKL yang berjualan di hari Minggu pun tidak boleh ada di luar kawasan.

“PKL yang jualan di hari Minggu ini ada 1.100 lebih. Saya sudah memerintahkan DSDABM segera tata trotoar di sekitar Tegallega. Plotting per cluster petugasnya juga,” katanya.

Untuk konsepnya, Ema mengatakan, sudah dibuatkan desain dan akan dibahas lebih lanjut.

Selain itu, Ema menambahkan, antisipasi kegiatan perekonomian berupa Bazar di bulan Ramadan tidak akan diizinkan kepada pihak manapun. Terutama di kawasan Alun-alun, Jalan Soekarno, Kepatihan, Dalem Kaum, serta Braga Pendek. 

“Tidak boleh ada kegiatan bazar, tidak kita izinkan. Mudah-mudahan kita bisa berkomitmen kuat di bawah tekanan manapun,” tegasnya.

Selain PKL, parkir liar dan forest walk pun akan dibenahi. Pemkot Bandung akan menjadikan kawasan Braga bebas dari parkir. Sedangkan forest walk di Taman Lansia, Pet Park, Kandaga Puspa, dan Taman Maluku akan diterangi dengan lampu-lampu hias.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang (Ciptabintar), Bambang Suhari memaparkan, dari 207 PKL di wilayah timur Tegallega, sebanyak 185 akan difasilitasi gerobak portabel dengan beberapa desain yang telah direncanakan.

“Sisanya akan kita buatkan di wilayah barat. Kita juga akan kelompokkan para PKL berdasarkan kategori jualan atau produknya,” papar Bambang. (hms)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *