Ada Jabar Update
Dari Rumpin, Rimbawan Menyemai Kehidupan untuk Generasi Mendatang DWP Kementerian Kehutanan Gelar Penanaman Pohon Peringati Hari Bakti Rimbawan ke-43 Tokoh Sejarah Nyak Sandang Wafat, Pernah Sumbangkan Harta untuk Pesawat RI Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menurut Purbaya, pemerintah telah menghitung secara matang ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap terkendali, bahkan jika harga minyak dunia berada di level tinggi. “Kami siap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/3/2026). Ia menegaskan, perhitungan tersebut telah mempertimbangkan berbagai skenario kenaikan harga minyak global, mulai dari 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel. Dengan demikian, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. “BBM bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran sudah kami siapkan,” jelasnya. Namun demikian, Purbaya mengakui pemerintah tidak dapat mengontrol harga BBM non-subsidi. Hal ini karena jenis BBM tersebut mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan lain untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia. Salah satunya berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya mencapai Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan. Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan penerimaan dari sektor energi dan sumber daya mineral melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bantalan tambahan untuk menjaga stabilitas subsidi energi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik internasional yang berpotensi mengganggu pasokan energi. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga BBM bersubsidi dapat terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi sepanjang 2026. Arus Pendatang ke Jakarta Meningkat, Jaksel Catat 225 Warga Baru

Kadisdik Intruksikan Sosialisasi Terkait Persiapan PPDB SMA, SMK, dan SLB Tahun 2023

Kadisdik Jabar, Wahyu Mijaya resmi membuka sosialisasi "Persiapan PPDB SMA, SMK, dan SLB Tahun 2023", Kamis (2/3/2023). (hms)

Bandung, adajabar.com – Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Jawa Barat (Jabar), Wahyu Mijaya membuka sosialisasi “Persiapan PPDB SMA, SMK, dan SLB Tahun 2023” di Grand Pasundan Convention Hotel, Kota Bandung, Kamis (2/3/2023).

Kadisdik pun mengimbau untuk segera menyosialisasikan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2023 kepada masyarakat.

Selain itu, Kadisdik menyampaikan beberapa arahan. Di antaranya, ketentuan dan peraturan (apakah ada perubahan atau tidak).

“Saya juga minta Bapak/Ibu untuk membuat timeline dan harus disepakati bersama. Kita harus sama-sama mematuhi timeline yang dibuat dengan segala kewenangan masing-masing,” tegas Kadisdik.

Kadisdik menambahkan, begitu pun untuk komunikasi publik, harus mengikuti timeline yang dibuat dan ada tim media yang terus memantau. “Tetapkan kapan mulai dikomunikasikan. Terutama Bapak/Ibu di cabang dinas, sudah harus mempersiapkan ruang komunikasi. Bukan hanya sekadar ruangan, tapi juga secara online,” pesan Kadisdik.

Termasuk, lanjutnya, untuk pengaduan-pengaduan. “Setiap pengaduan, sekecil apa pun jangan dibiarkan, tetap dikomunikasikan, tetap dihadapi,” tegasnya.

Kalau memang ada solusi-solusi yang dimungkinkan di tahap awal, tambahnya, segera lakukan. “Kalau perlu komunikasikan dari awal. Jadi, mohon antisipasi dari awal supaya kita bisa mereduksi berbagai permasalahan,” imbuhnya. 

Tindak Lanjuti Semua Aduan

Sedangkan Sekdisdik Jabar, Yesa Sarwedi mengungkapkan, pelaksanaan PPDB tahun 2022 di Jabar relatif lebih baik dibandingkan beberapa provinsi di Pulau Jawa (berkaitan dengan akses). 

“Sistem dan peraturan PPDB kita sebenarnya sudah baik. Yang perlu kita sikapi, pertama bagaimana kita dominan melakukan sosialisasi, terutama kepada masyarakat,” tuturnya.

Kedua, lanjutnya, menindaklanjuti semua aduan yang masuk, baik ke cabang dinas, sekolah maupun ke dinas provinsi. “Saya berharap (pelaksanaan PPDB 2023) tidak banyak berubah,” tandasnya.

Rapat persiapan PPDB 2023 yang dihadiri oleh seluruh Kepala Cabang Dinas Wilayah I s.d. XIII ini diisi audiensi dengan seluruh tamu undangan yang hadir. (hms)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *