Ada Jabar Update
Dari Rumpin, Rimbawan Menyemai Kehidupan untuk Generasi Mendatang DWP Kementerian Kehutanan Gelar Penanaman Pohon Peringati Hari Bakti Rimbawan ke-43 Tokoh Sejarah Nyak Sandang Wafat, Pernah Sumbangkan Harta untuk Pesawat RI Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menurut Purbaya, pemerintah telah menghitung secara matang ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap terkendali, bahkan jika harga minyak dunia berada di level tinggi. “Kami siap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/3/2026). Ia menegaskan, perhitungan tersebut telah mempertimbangkan berbagai skenario kenaikan harga minyak global, mulai dari 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel. Dengan demikian, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. “BBM bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran sudah kami siapkan,” jelasnya. Namun demikian, Purbaya mengakui pemerintah tidak dapat mengontrol harga BBM non-subsidi. Hal ini karena jenis BBM tersebut mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan lain untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia. Salah satunya berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya mencapai Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan. Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan penerimaan dari sektor energi dan sumber daya mineral melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bantalan tambahan untuk menjaga stabilitas subsidi energi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik internasional yang berpotensi mengganggu pasokan energi. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga BBM bersubsidi dapat terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi sepanjang 2026. Arus Pendatang ke Jakarta Meningkat, Jaksel Catat 225 Warga Baru

KARS Survey Akreditasi Blud RSUD Pelabuhanratu

Kabupaten Sukabumi, adajabar.com – Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) melaksanakan survey penilaian akreditasi pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Palabuhanratu. Jumat (27/1/22).

Diketahui, akreditasi ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan, keselamatan dan perlindungan pasien, meningkatkan sumber daya manusia rumah sakit, serta mendukung program pemerintah di bidang kesehatan.

Ketua Surveyor KARS dr. Pandith Aribowo mengatakan, akreditasi mutu pelayanan yang dilakukan KARS dilaksanakan setiap tiga tahun sekali, namun tidak terlepas dari survei rutin setiap tahun. Akreditasi ini agar rumah sakit dapat mengikuti standar nasional.

Kata dr. Pandith RS Palabuhanratu harus menciptakan pembeda diantara rumah sakit lain di Kab. Sukabumi dengan menyesuaikan potensi yang dimiliki, diataranya menginisiasi menjadi rumah sakit wisata tourism hospital dan sebagainya.

“Jadi setiap pasien yang berkunjung kesini bisa mendapatkan banyak hal, karena RS Palabuhanratu sangat berpotensi, selain wilayahnya yang luas juga pengunjung nya banyak” Ungkap dr. Pandith.

Ia menjelaskan, ada beberapa hal yang dinilai dalam akreditasi itu, antara lain sasaran keselamatan pasien (SKP), akses ke rumah sakit dan kontinuitas (ARK), hak pasien dan keluarga (HPK), asesmen pasien (AP), pelayanan asuhan pasien ( PAP), pelayanan anestesi dan bedah (PAB) serta pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat (PKPO).

“Jajaran manajemen terus melakukan koordinasi demi melakukan keberhasilan pelayanan terhadap masyarakat, paling penting peran komite harus mengoptimalkan dan memberdayakan bawahannya melalui berbagai cara, baik melalui seminar ataupun workshop” Tegasnya.

dr. Pandith berharap, Analisa kajian itu diharapakan bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi derajat kesehatan di Kabupaten Sukabumi.

Dirut RSUD Palabuhanratu, Dr. Luhung Budiailmiawan menyatakan, dengan dilaksanakannya akreditasi ini diharapkan akan berdampak terhadap kualitas pelayanan kesehatan yang prima sehingga bisa menjadikan rumah sakit yang berkualitas.

“Akreditasi ini tidak hanya cukup mendapatkan paripurna tetapi kita akan lakukan budaya keselamatan pasien ini untuk dilakukan dengan kebiasaan sehari-hari” Singkatnya.

Sementara itu Bupati Sukabumi H. Marwan Hamami menyatakan, hasil dari akreditasi yang dilakukan oleh KARS bisa menjadi satu peningkatan layanan terhadap kepuasan derajat kesehatan masyarakat. Apalagi RS Palabuhanratu ini menjadi RS alternatif bagi pasien yang berasal dari banten.

RS satu-sarunya yang berada di ibukota Kabupaten Sukabumi tersebut menjadi harapan Bupati Marwan, untuk bisa berkontribusi baik dari kebijakan ataupun harapan bagi masyarakat.

“Semoga dengan akreditasi ini terus bisa meningkatkan kekurangan rumah sakit untuk diperbaiki dan yang perlu ditingkatkan agar terus didorong” Pintanya. (hms)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *