Ada Jabar Update
Tokoh Sejarah Nyak Sandang Wafat, Pernah Sumbangkan Harta untuk Pesawat RI Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menurut Purbaya, pemerintah telah menghitung secara matang ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap terkendali, bahkan jika harga minyak dunia berada di level tinggi. “Kami siap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/3/2026). Ia menegaskan, perhitungan tersebut telah mempertimbangkan berbagai skenario kenaikan harga minyak global, mulai dari 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel. Dengan demikian, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. “BBM bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran sudah kami siapkan,” jelasnya. Namun demikian, Purbaya mengakui pemerintah tidak dapat mengontrol harga BBM non-subsidi. Hal ini karena jenis BBM tersebut mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan lain untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia. Salah satunya berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya mencapai Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan. Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan penerimaan dari sektor energi dan sumber daya mineral melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bantalan tambahan untuk menjaga stabilitas subsidi energi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik internasional yang berpotensi mengganggu pasokan energi. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga BBM bersubsidi dapat terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi sepanjang 2026. Arus Pendatang ke Jakarta Meningkat, Jaksel Catat 225 Warga Baru Arus Balik Lebaran: Penumpang Whoosh Meningkat, KCIC Catat 293 Ribu Tiket Terjual Juwono Sudarsono Meninggal Dunia di Usia 84 Tahun, Ini Profilnya

Layanan Transportasi Publik BRT Siap Beroprasi Tahun 2024

Transportasi publik terus dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin nyaman dan aman," ungkap Wali Kota Bandung, Rabu (24/1/2023). (hms)

Bandung, adajabar.com – Meski masih berada di awal 2023, tapi program layanan transportasi publik berupa mikrobus atau yang dikenal dengan istilah Bus Rapid Transit (BRT) akan siap meluncur tahun 2024.

Hal ini merupakan bentuk ejawantah dari Rencana Pembangunan Jangka Menengan Daerah (RPJMD) Kota Bandung. Wali Kota Bandung, Yana Mulyana menyampaikan, RPJMD akan difokuskan pada perbaikan dan pembangunan sarana infrastruktur.

“Tak hanya Bandung Caang Baranang, kolam retensi, dan fly over. Transportasi publik juga terus dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin nyaman dan aman,” ungkap Yana seusai Bandung Menjawab, Rabu (25/1/2023).

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung, Dadang Darmawan memaparkan, optimalisasi transportasi mikrobus berfungsi untuk mengonversi angkot.

“Hitungannya kalau mikrobus bisa untuk 20 penumpang. Sementara angkot sekarang itu 10 penumpang. Sehingga dari dua angkot itu, sekitar 20 penumpang bisa dikonversi oleh satu mikrobus,” jelas Dadang.

Ia mengatakan, rencana transformasi angkutan baru diusulkan hadir di tahun 2024. Pemkot Bandung bekerja sama dengan koperasi-koperasi angkutan di Kota Bandung untuk menyelaraskan program ini. 

“Biaya operasionalnya kita usulkan dari APBD, sementara armadanya dari pihak operator dalam hal ini koperasi angkutan,” tutur Dadang.

Sehingga pada 2024 akan dilakukan uji coba BRT di 6 rute dengan melibatkan koperasi angkutan. 

“Ini juga sebagai upaya kita untuk terus komunikasikan agar bisa menyiapkan angkutan feeder di Kota Bandung menyongsong LRT nanti,” ungkapnya. (hms)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *