DWP Kementerian Kehutanan Gelar Penanaman Pohon Peringati Hari Bakti Rimbawan ke-43

Bogor, adajabar.com — Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Kehutanan menggelar kegiatan penanaman pohon dalam rangka memperingati Hari Bakti Rimbawan ke-43, Selasa (14/4/2026). Kegiatan ini berlangsung di Persemaian Rumpin, Kabupaten Bogor, sebagai bentuk nyata komitmen pelestarian lingkungan sekaligus pemberdayaan masyarakat.

Kepala BPDAS Citarum Ciliwung, Heru Permana, mengatakan bahwa kegiatan tersebut tidak hanya berupa penanaman pohon, tetapi juga diisi dengan edukasi lingkungan. Di antaranya praktik pembuatan lubang biopori serta pengolahan Bio Eco Enzym yang bermanfaat untuk pengelolaan sampah organik.

“Selain penanaman, kami juga memberikan praktik langsung kepada peserta terkait pembuatan biopori dan Bio Eco Enzym. Ini penting sebagai langkah sederhana namun berdampak besar dalam menjaga keseimbangan lingkungan,” ujar Heru.

Ia menambahkan, dalam kesempatan tersebut juga dilakukan syukuran atas berdirinya Kantin Semai Lestari di kawasan Persemaian Rumpin, yang diharapkan menjadi sarana pendukung kegiatan pembibitan sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar.

Kegiatan ini dihadiri oleh Penasihat DWP Kementerian Kehutanan Nurlaili Raja Antoni, Wakil Penasihat Gina Rohmat Marzuki, Ketua DWP Novilia Mahfudz, Sekretaris Jenderal PDASRH, serta seluruh Ketua DWP Unit Pelaksana (UP) lingkup Kementerian Kehutanan beserta anggota.

Dalam sambutannya, Nurlaili Raja Antoni menegaskan bahwa kegiatan ini mencerminkan sinergi antara pelestarian lingkungan dan peran aktif perempuan dalam pembangunan berkelanjutan.

“Kegiatan ini merupakan wujud nyata sinergi antara upaya pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya melalui peran aktif perempuan dalam Dharma Wanita Persatuan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) BPDAS Citarum Ciliwung, Bagus Prakoso, menegaskan bahwa upaya pelestarian lingkungan akan terus dilakukan secara berkelanjutan.

“Pelestarian lingkungan harus menjadi gerakan bersama. Kami akan terus mendorong berbagai program agar hutan tetap terjaga dengan baik untuk generasi mendatang,” katanya.

Melalui kegiatan ini, DWP Kementerian Kehutanan berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan semakin meningkat, serta mendorong partisipasi aktif berbagai pihak dalam menjaga kelestarian hutan dan sumber daya alam.

Tokoh Sejarah Nyak Sandang Wafat, Pernah Sumbangkan Harta untuk Pesawat RI

Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menurut Purbaya, pemerintah telah menghitung secara matang ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap terkendali, bahkan jika harga minyak dunia berada di level tinggi. “Kami siap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/3/2026). Ia menegaskan, perhitungan tersebut telah mempertimbangkan berbagai skenario kenaikan harga minyak global, mulai dari 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel. Dengan demikian, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. “BBM bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran sudah kami siapkan,” jelasnya. Namun demikian, Purbaya mengakui pemerintah tidak dapat mengontrol harga BBM non-subsidi. Hal ini karena jenis BBM tersebut mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan lain untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia. Salah satunya berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya mencapai Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan. Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan penerimaan dari sektor energi dan sumber daya mineral melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bantalan tambahan untuk menjaga stabilitas subsidi energi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik internasional yang berpotensi mengganggu pasokan energi. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga BBM bersubsidi dapat terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi sepanjang 2026.

Arus Pendatang ke Jakarta Meningkat, Jaksel Catat 225 Warga Baru

Arus Balik Lebaran: Penumpang Whoosh Meningkat, KCIC Catat 293 Ribu Tiket Terjual

Juwono Sudarsono Meninggal Dunia di Usia 84 Tahun, Ini Profilnya

Erick Thohir: FIFA Series 2026 Jadi Ajang Indonesia Tunjukkan Kualitas Tuan Rumah