Jakarta, adajabar.com – Pemerintah Indonesia berencana mengirimkan sekitar 8.000 personel pasukan penjaga perdamaian sebagai bagian dari komitmen dalam Board of Peace (BoP) guna membantu meredam konflik di Palestina.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan jumlah tersebut masih dalam tahap pembahasan.
“Sedang dibicarakan, tapi ada kemungkinan kita akan kurang lebih di angka 8.000,” ujarnya.
Sempat beredar informasi bahwa wilayah Rafah menjadi salah satu opsi penempatan pasukan. Namun, Prasetyo menegaskan keputusan tersebut belum final dan masih menunggu perkembangan pembahasan lebih lanjut.
Ia menjelaskan, keterlibatan Indonesia dalam BoP bersama tujuh negara muslim lainnya diharapkan dapat menurunkan eskalasi konflik sekaligus membuka akses bantuan kemanusiaan ke wilayah Gaza.
Di sisi lain, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Vahd Nabyl A. Mulachela menegaskan bahwa partisipasi Indonesia dalam International Stabilization Force (ISF) berfokus pada aspek kemanusiaan dan tidak mencakup pelucutan senjata.
ISF memiliki sejumlah mandat, antara lain membantu pengamanan wilayah perbatasan, menstabilkan lingkungan keamanan di Gaza melalui pengawasan proses demiliterisasi, melindungi warga sipil, serta berkoordinasi dengan negara-negara terkait guna memastikan koridor kemanusiaan tetap terbuka.
Operasional ISF berada di bawah panduan strategis BoP dan akan didanai melalui kontribusi sukarela para donor, termasuk dukungan pendanaan dari BoP dan masing-masing pemerintah.
Terkait Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) perdana BoP yang dijadwalkan berlangsung pada 19 Februari 2026, Prasetyo menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menerima undangan dan dipastikan hadir langsung di U.S. Institute of Peace, Washington.
Adapun mengenai iuran keanggotaan Indonesia di BoP, Prasetyo mengungkapkan hingga kini belum dilakukan pembayaran. Menurutnya, proses tersebut masih menunggu tahapan teknis dan prosedur kenegaraan yang berlaku.
