Ada Jabar Update
Dari Rumpin, Rimbawan Menyemai Kehidupan untuk Generasi Mendatang DWP Kementerian Kehutanan Gelar Penanaman Pohon Peringati Hari Bakti Rimbawan ke-43 Tokoh Sejarah Nyak Sandang Wafat, Pernah Sumbangkan Harta untuk Pesawat RI Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menurut Purbaya, pemerintah telah menghitung secara matang ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap terkendali, bahkan jika harga minyak dunia berada di level tinggi. “Kami siap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/3/2026). Ia menegaskan, perhitungan tersebut telah mempertimbangkan berbagai skenario kenaikan harga minyak global, mulai dari 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel. Dengan demikian, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. “BBM bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran sudah kami siapkan,” jelasnya. Namun demikian, Purbaya mengakui pemerintah tidak dapat mengontrol harga BBM non-subsidi. Hal ini karena jenis BBM tersebut mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan lain untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia. Salah satunya berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya mencapai Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan. Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan penerimaan dari sektor energi dan sumber daya mineral melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bantalan tambahan untuk menjaga stabilitas subsidi energi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik internasional yang berpotensi mengganggu pasokan energi. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga BBM bersubsidi dapat terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi sepanjang 2026. Arus Pendatang ke Jakarta Meningkat, Jaksel Catat 225 Warga Baru

Kader Gerindra Protes Keras: Iwan Sutiaman Dikhianati Demi Calon Eksternal

Pangandaran, adajabar.com — Keputusan DPP Partai Gerindra yang baru-baru ini mengeluarkan surat tugas untuk bakal calon Bupati Pangandaran dari luar daerah memicu reaksi keras dari pengurus DPC dan PAC Partai Gerindra Kabupaten Pangandaran. Surat tugas tersebut diberikan kepada Dadang Solihat, seorang kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang diusung oleh PKB Pangandaran, sementara kader internal yang juga mendaftar, Iwan Sutiaman, Ketua DPC Partai Gerindra Pangandaran, tidak mendapatkan dukungan serupa.

Keputusan ini menuai protes karena dianggap tidak adil dan mengecewakan kader internal. Iwan Sutiaman, sebagai Ketua DPC Gerindra Pangandaran, telah mengikuti semua tahapan pendaftaran dan persyaratan di DPD Gerindra Jawa Barat. Namun, tanpa adanya komunikasi atau diskusi dengan pengurus DPC, DPP Gerindra memutuskan untuk memberikan surat tugas kepada Dadang Solihat.

Wakil Ketua DPC Gerindra Pangandaran, H. Mulyadi Rukman, mengkritik keputusan ini sebagai tindakan yang tidak menghargai kontribusi kader internal yang telah berjuang untuk partai dan memenangkan Prabowo pada Pilpres lalu. Menurutnya, keputusan DPP tersebut menunjukkan kurangnya etika karena tidak melibatkan komunikasi atau diskusi dengan Iwan Sutiaman, yang merupakan kader dan Ketua DPC Gerindra Pangandaran.

“Keputusan ini sangat mengecewakan dan menunjukkan kurangnya etika. DPP seharusnya menghargai kader internal yang telah berkontribusi besar pada partai. Kami berharap rekomendasi bupati nanti diberikan kepada Iwan Sutiaman,” ujar Mulyadi Rukman pada Senin (12/8/2024).

Pendapat senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPC lainnya, Dyah Retu Badraeni, yang menekankan pentingnya menghargai kader internal dengan memberikan rekomendasi kepada Iwan Sutiaman. Dyah Retu meminta DPP untuk mempertimbangkan kembali dan memberikan dukungan kepada Ketua DPC Gerindra Pangandaran.

“Kami minta DPP Partai Gerindra untuk memberikan rekomendasi kepada Iwan Sutiaman sebagai calon bupati dari Partai Gerindra,” tegas Dyah Retu Badraeni.

Ketua PAC Cijulang, Opik Taupik Novianto, juga mengekspresikan kekecewaannya terhadap keputusan DPP. Menurutnya, keputusan untuk memberikan surat tugas kepada calon eksternal tanpa mempertimbangkan kader internal dapat berdampak negatif bagi dukungan partai di tingkat daerah.

Opik Taupik menegaskan bahwa jika DPP tidak memberikan rekomendasi kepada Iwan Sutiaman, seluruh PAC di Kabupaten Pangandaran akan menarik dukungan mereka dan tidak akan mendukung calon eksternal.

“Jika DPP tidak memberikan rekomendasi kepada Iwan Sutiaman, kami akan menarik dukungan kami dan tidak akan ikut memenangkan calon eksternal,” tegas Opik Taupik pada Senin (12/8/2024).

Meskipun saat ini hanya berupa surat tugas, keputusan DPP ini berpotensi merugikan partai, terutama dalam menghadapi Pilkada di Pangandaran dan daerah lain yang mengalami situasi serupa. Para kader berharap agar DPP mempertimbangkan kembali keputusan tersebut demi menjaga soliditas dan keberhasilan partai.(DMF)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *