Bandung, adajabar.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, melalui Dinas Perhubungan (Dishub), telah menempatkan petugas di 42 titik rawan kemacetan sebagai langkah antisipatif untuk mengatasi kemacetan di Kawasan Gedebage dan mengurangi tingkat kemacetan di Kota Bandung.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Ema Sumarna, menyampaikan bahwa Pemkot Bandung terus berusaha menerapkan berbagai strategi guna meminimalisir kemacetan di daerah Gedebage.
Ema mengatakan, kemacetan tersebut terjadi akibat banyaknya wisatawan lokal dan luar kota mengunjungi sejumlah infrastruktur seperti Stadion GBLA, Masjid Raya Al Jabbar, Kereta Cepat, dan Summarecon menjadikan Kawasan Gedebage.
Namun akses jalan menuju lokasi wisata tersebut tidak sebanding dengan volume kendaraan yang melintas yang notabene dilintasi oleh kendaraan-kendaraan besar.
Solusi jangka pendek, lanjut Ema, ada rekayasa lalu lintas berkolaborasi dengan jajaran Kepolisian yang mengatur akses keluar dan masuknya kendaraan di kawasan tersebut.
Menurut Ema, Rekayasa lalu lintas tentunya perlu dilakukan dengan arahan langsung dari jajaran Kepolisian dengan mengatur akses keluar dan masuknya kendaraan dari Kawasan Gedebage.
“Untuk kondisi saat ini, jangka pendek strateginya rekayasa dan penempatan petugas,” kata Ema, Jumat (2/2/2024).
Selain itu, perlu adanya kolaborasi antara Dishub Kota Bandung, Polrestabes Kota Bandung dan Polsek setempat agar lalu lintas tetap mengalir dengan lancar dari kedua arah perlu adanya.
Dishub Kota Bandung memiliki 200 anggota yang bertugas dalam pengatur lalu lintas yang tersebar di 42 titik rawan kemacetan di Kota Bandung.
Dengan keterbatasan jumlah personil tersebut, maka akan diprioritas penanganan kemacetan dengan menggeser sebagian anggota untuk pengaturan lalu lintas di Kawasan Gedebage.
Untuk pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas di Kawasan Gedebage, Pemkot Bandung sudah membuat pos gatur personel sebanyak 20 orang per hari.
Pemkot berkolaborasi dengan jajaran Kepolisian di 5 titik yaitu di Akses 5, pos Merapi, Gedebage Raya, Pintu masuk selatan Summarecon, dan Derwati.
Di samping itu, Dishub juga melakukan penertiban dan penindakan terhadap parkir liar yang menghambat arus lalu lintas.
“Di Bandung terinformasikan ada 42 rawan kemacetan tentunya semua harus tertangani. Namun prioritas kita bisa melakukan pergeseran personil. Bila perlu nanti linmas dilibatkan untuk bisa membantu kelancaran lalu lintas,” ucapnya.
Personel ditempatkan setiap hari Jumat, Sabtu, dan minggu dimulai pukul 11.00 sampai dengan pukul 23.00 WIB untuk melakukan pengaturan pengawasan, dan pengendalian lalu lintas.
Selain itu, pada jangka menengah, pelebaran jalan Gedebage selatan, lanjut Ema, harus terus berprogres karena masyarakat sudah mendukung.
“Kalau yang di Gedebage kita dorong pelebaran Gedebage selatan. Jalan ini milik provinsi. Kalau jalan tersebut dilebarkan bisa mengurai kemacetan dan itu bisa nyambung ke Ciwastra. Walaupun Ciwastra juga berat macet. Namun sekali lagi itu kewenangan provinsi,” ujarnya.
Pemkot juga mendorong BBWS untuk segera mengeluarkan rekomendasi pembuatan akses jalan Sektor 5 yang melintasi sungai, serta jembatan bailey menuju Masjid Raya Al Jabbar dibuat jembatan permanen agar dapat menahan beban dari bus besar.
Selain itu, Pemkot juga terus berkoordinasi dan berkolaborasi untuk mendorong Jasa Marga agar membuka kembali GT KM 149 dan melakukan opsi pembuatan Gate tambahan di KM 151 agar kendaraan memiliki opsi jalan untuk keluar masuk kawasan Gedebage.
“Pemkot tidak pernah kenal lelah untuk menangani kemacetan. Berkenaan masalah kemacetan kami pilah mana prioritas. Mudah-mudahan semua ikhtiar ini dapat segera mengurai kemacetan di Kawasan Gedebage,” ucapnya. (hms)
