Ada Jabar Update
Dorong Penghijauan, BPDAS Cimanuk–Citanduy Sosialisasikan Rehabilitasi Lahan di Ciamis Dari Rumpin, Rimbawan Menyemai Kehidupan untuk Generasi Mendatang DWP Kementerian Kehutanan Gelar Penanaman Pohon Peringati Hari Bakti Rimbawan ke-43 Tokoh Sejarah Nyak Sandang Wafat, Pernah Sumbangkan Harta untuk Pesawat RI Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menurut Purbaya, pemerintah telah menghitung secara matang ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap terkendali, bahkan jika harga minyak dunia berada di level tinggi. “Kami siap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/3/2026). Ia menegaskan, perhitungan tersebut telah mempertimbangkan berbagai skenario kenaikan harga minyak global, mulai dari 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel. Dengan demikian, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. “BBM bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran sudah kami siapkan,” jelasnya. Namun demikian, Purbaya mengakui pemerintah tidak dapat mengontrol harga BBM non-subsidi. Hal ini karena jenis BBM tersebut mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan lain untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia. Salah satunya berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya mencapai Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan. Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan penerimaan dari sektor energi dan sumber daya mineral melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bantalan tambahan untuk menjaga stabilitas subsidi energi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik internasional yang berpotensi mengganggu pasokan energi. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga BBM bersubsidi dapat terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi sepanjang 2026.

Sektor Pertanian Jawa Barat: Tantangan, Peluang, dan Masa Depan Ketahanan Pangan

Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat, Dadang Kurniawan. (ist)

Kabupaten Bandung, adajabar.com – Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk terbesar di negara ini, memiliki beberapa keunggulan, salah satu keunggulan utamanya adalah perannya sebagai penyuplai utama beras nasional. Sekitar 17% dari produksi beras nasional berasal dari Jawa Barat.

Karena provinsi ini memiliki peran kunci dalam memasok pangan nasional, sangat penting bagi pemimpin provinsi ini untuk memiliki pemahaman yang kuat tentang kebijakan pertanian dan ketahanan pangan. Terutama mengingat pemilihan gubernur/wakil gubernur yang akan datang di Jawa Barat pada tahun 2024.

Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat, Dadang Kurniawan, mengutarakan pemimpin masa depan harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang politik pertanian dan pangan dalam konteks pembangunan masyarakat dan negara.

Dalam budaya masyarakat Jawa Barat, pertanian memiliki peran yang sangat penting. Banyak orang terlibat dalam berbagai aspek pertanian, mulai dari produksi hingga distribusi pangan. Oleh karena itu, pemilihan Gubernur Jawa Barat periode 2024-2029 harus memastikan bahwa pemimpin yang terpilih memiliki pemahaman yang kuat tentang sektor pertanian.

Ketahanan pangan Jawa Barat, terutama dalam hal produksi beras nasional, menjadi perhatian besar. Selama tiga tahun terakhir, produksi beras Jawa Barat tertinggal dari Jawa Tengah dan semakin jauh tertinggal dari Jawa Timur. Pertanyaannya adalah apakah masalah ini terjadi karena Gubernur tidak memahami pertanian atau ada faktor lain yang memengaruhi situasi ini.

Selain itu, lahan pertanian di Jawa Barat mengalami pengurangan akibat alih fungsi lahan dari pertanian ke penggunaan non-pertanian, seperti perumahan dan industri. Lebih mengkhawatirkan lagi, ada alih kepemilikan lahan pertanian dari petani ke pemilik tanah yang tidak berkepentingan dengan pertanian.

Situasi semacam ini harus segera diatasi karena pertanian bukan hanya sektor penting yang berdampak pada banyak orang, tetapi juga merupakan pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, Jawa Barat memerlukan seorang gubernur yang berkomitmen dan mendukung pertanian serta siap untuk melindungi hak-hak petani.

Demikian, pembelaan dan perlindungan terhadap petani harus menjadi prioritas bagi pemimpin masa depan Jawa Barat. (adikarya/aj)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *