Ada Jabar Update
Dari Rumpin, Rimbawan Menyemai Kehidupan untuk Generasi Mendatang DWP Kementerian Kehutanan Gelar Penanaman Pohon Peringati Hari Bakti Rimbawan ke-43 Tokoh Sejarah Nyak Sandang Wafat, Pernah Sumbangkan Harta untuk Pesawat RI Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menurut Purbaya, pemerintah telah menghitung secara matang ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap terkendali, bahkan jika harga minyak dunia berada di level tinggi. “Kami siap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/3/2026). Ia menegaskan, perhitungan tersebut telah mempertimbangkan berbagai skenario kenaikan harga minyak global, mulai dari 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel. Dengan demikian, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. “BBM bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran sudah kami siapkan,” jelasnya. Namun demikian, Purbaya mengakui pemerintah tidak dapat mengontrol harga BBM non-subsidi. Hal ini karena jenis BBM tersebut mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan lain untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia. Salah satunya berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya mencapai Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan. Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan penerimaan dari sektor energi dan sumber daya mineral melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bantalan tambahan untuk menjaga stabilitas subsidi energi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik internasional yang berpotensi mengganggu pasokan energi. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga BBM bersubsidi dapat terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi sepanjang 2026. Arus Pendatang ke Jakarta Meningkat, Jaksel Catat 225 Warga Baru

Pemkot Bandung Gandeng Pengusaha Hingga Akademisi, Selesaikan Darurat Sampah

Ilustrasi. (ist)

Bandung, adajabar.com – Masih dalam status darurat sampah, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus berupaya mengakselerasi penanganan sampah. Seluruh elemen masyarakat berupaya dilibatkan untuk menyelesaikan masalah ini.

Ketua Harian Satgas Darurat Sampah, Ema Sumarna menyampaikan, pihaknya telah melakukan pendekatan ke seluruh lapisan masyarakat. Mulai dari pedagang, pengusaha hingga akademisi.

Ema mengakui, penanganan sampah ini tak bisa hanya dilakukan Pemkot Bandung. Perlu ada dukungan dari semua pihak. Oleh karena itu, ia berharap seluruh lini memiliki peran untuk mengolah sampah.

“Kita sudah melakukan pendekatan dengan mal-mal di Kota Bandung. Lalu sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, rumah ibadah, hotel, dan restoran. Harapannya mereka juga bisa menyelesaikan sampah di tempatnya masing-masing, sehingga meminimalisir produksi sampah ke Sarimukti,” ungkapnya.

Pemkot Bandung juga telah menjajaki bantuan di wilayah Cijeruk, Sumedang yang rencananya akan dijadikan TPA sementara.

“Di koran hari ini, Bupati Sumedang sudah bicara, memang belum ada yang mengelola lahan tersebut. Akan dibentuk TPA tapi belum dianggarkan, juga mengharapkan bantuan keuangan. Ini tetap diproses walau tidak jadi solusi utama karena kita terbatas kuota Sarimukti,” paparnya.

Tak hanya itu, Ema pun menugaskan para aparat kewilayahan untuk blusukan sekaligus mengedukasi masyarakat terkait pengolahan sampah.

“Kemarin keliling di 7 kecamatan, ada dua kecamatan sudah baik, contoh Cicendo sudah ada loseda, habis sampah organiknya. Lalu dibuatkan kotak seperti sangkar burung, sampah botol minuman kemarin terkumpul dan sudah disedekahkan sampahnya,” ujar Ema dalam rapat penanganan darurat sampah Senin, 16 Oktober 2023 di Auditorium Balai Kota Bandung.

Sementara itu, Asisten Pemerintah dan Kesra, Asep Saeful Gufron menyebutkan, Pemkot Bandung juga telah menerima audiensi dengan Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB) Kota Bandung untuk penanganan sampah di lingkup tempat ibadah. 

“Masjid Ukhuwah sudah melaksanakan pengolahan sampah mandiri, Pesantren Sirnamiskin juga. Hari ini bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) akan sosialisasi untuk tokoh agama. Mudah-mudahan, ‘ending’-nya semua tokoh agama bisa sosialisasikan lagi,” harap Asep.

Ia mengatakan, Pemkot Bandung akan terus berupaya khusus di lingkup tempat ibadah dengan mengundang pimpinan pondok pesantren dalam sosialisasi darurat sampah.

Sedangkan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Bandung, Elly Wasliah mengaku terus memantau pengelolaan sampah di beberapa mal. Ada 5 pusat perbelanjaan yang sudah mengikuti jejak PVJ dalam mengelola sampah.

“Yakni TSM, Ubertos, The botanical, Balubur Town Square. Bebetapa Mall sudah lakukan pemilahan sampah ada yang mandiri ada yang pihak vendor, misal MIM,” jelas Elly.

Kemudian, menurut Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bandung, Eddy Marwoto, sudah ada 3.000 pelajar yang siap menjadi volunteer penanggulangan sampah di Kota Bandung.

“Bidang relawan sudah ada pelatihan pemuda untuk pengolahan limbah plastik jadi cuan. Di Tegallega, dibentuk pemuda peduli lingkungan, ada 3.000 pelajar siap jadi volunteer penanggulangan sampah di Kota Bandung. Siap membantu di kecamatan dan instansi lain,” ungkap Eddy. (hms)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *