Ada Jabar Update
Dari Rumpin, Rimbawan Menyemai Kehidupan untuk Generasi Mendatang DWP Kementerian Kehutanan Gelar Penanaman Pohon Peringati Hari Bakti Rimbawan ke-43 Tokoh Sejarah Nyak Sandang Wafat, Pernah Sumbangkan Harta untuk Pesawat RI Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menurut Purbaya, pemerintah telah menghitung secara matang ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap terkendali, bahkan jika harga minyak dunia berada di level tinggi. “Kami siap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/3/2026). Ia menegaskan, perhitungan tersebut telah mempertimbangkan berbagai skenario kenaikan harga minyak global, mulai dari 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel. Dengan demikian, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. “BBM bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran sudah kami siapkan,” jelasnya. Namun demikian, Purbaya mengakui pemerintah tidak dapat mengontrol harga BBM non-subsidi. Hal ini karena jenis BBM tersebut mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan lain untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia. Salah satunya berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya mencapai Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan. Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan penerimaan dari sektor energi dan sumber daya mineral melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bantalan tambahan untuk menjaga stabilitas subsidi energi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik internasional yang berpotensi mengganggu pasokan energi. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga BBM bersubsidi dapat terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi sepanjang 2026. Arus Pendatang ke Jakarta Meningkat, Jaksel Catat 225 Warga Baru

Perbaikan Jalan Rusak di Provinsi Jawa Barat Diharapkan Rampung Sesuai Target

Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat H. Kasan Basari. (ist)

Indramayu, adajabar.com – Jalan merupakan salah satu jenis prasarana transportasi darat yang memegang peranan penting bagi pengembangan suatu daerah. Kondisi jalan yang baik akan memudahkan mobilitas penduduk dalam mengadakan kegiatan ekonomi dan kegiatan sosial lainnya.

Pada tahun 2019, kemantapan jalan provinsi di Jawa Barat mencapai 91,903%. Perlu diketahui Jalan Mantap adalah jalan dalam kondisi baik dan sedang. Sedangkan Jalan Tidak Mantap adalah jalan dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat.

Panjang jalan provinsi di Jawa Barat tahun 2019 sesuai Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 620/Kep.1086-Rek/2016 Tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi yaitu sepanjang 2.360,58 km.

Alternatif penanganan kerusakan jalan dibagi menjadi 3, yaitu pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, dan peningkatan/rekonstruksi. Ketiga jenis penanganan ini ditentukan berdasarkan kondisi jalan.

Apabila kondisi jalan baik dan sedang maka penanganannya dengan pemeliharaan rutin, kondisi jalan rusak ringan maka penanganannya dengan pemeliharaan berkala, dan jika kondisi jalan rusak berat maka penanganannya dengan peningkatan jalan atau rekonstruksi jalan.

Saat ini Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Jawa Barat tengah mengebut pengerjaan perbaikan jalan. Dari 2.362 kilometer jalan provinsi, saat ini 393 kilometer di antaranya sudah dalam kondisi mulus atau sangat baik. Sedangkan kondisi baik 1.062 km, kondisi sedang 498 km, kondisi jelek 325 km dan kondisi parah 80 km

Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat H. Kasan Basari, berharap pengerjaan jalan rusak yang masih tersisa harus sudah tuntas pada akhir 2023, sesuai yang ditargetkan.

Tahun 2022 lalu 354 km jalan provinsi ditangani melalui program jalan mulus secara maksimal di semua kabupaten kota. Dan di tahun ini, proyeksi kemantapan jalan jadi 83,84 persen menjadi target Pemprov Jabar.

“Sehingga harapan tingkat kemantapan jalan provinsi di Jabar bisa naik di angka 83,84 persen dapat tercapai,” ujar Kasan Basari, saat diwawancarai.

Adapun tiga daerah dengan kondisi jalan rusak parah saat ini berada di Cianjur Selatan, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Sumedang.

Jampang Tengah-Kiara Dua (Sukabumi) 23 km. Tahun sekarang 11 km di antaranya akan diperbaiki melalui inpres percepatan pembangunan daerah. Kemudian di Cianjur Selatan, Cikadu, sekitar 30 km diprogramkan pada tahun 2024 bisa ditangani.

“Sehingga Cikadu yang menghubungkan poros selatan bisa memicu pertumbuhan ekonomi,” harapnya.

Sementara itu, H. Kasan Basari yang juga Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jawa Barat dari dapil Indramayu-Cirebon, menyoroti kondisi infrastruktur jalan yang ada di wilayah Indramayu.

Kasan Basari mengapresiasi jalan-jalan rusak di berbagai wilayah di Kabupaten Indramayu yang saat ini sedang terus diperbaiki.

Di tahun 2023, secara bertahap kondisi jalan-jalan di Indramayu terus membaik, aktivitas masyarakat pun jadi lebih lancar. Diantaranya rehabilitasi rutin di 67 ruas jalan, dengan panjang 188,56 kilometer. Termasuk penanganan rehabilitasi berkala di sebanyak 20 ruas jalan dengan panjang 6,95 kilometer.

Penanganan jalan juga dilakukan untuk rekontruksi jalan sebanyak 40 ruas jalan yang saat ini dalam tahap pekerjaan di berbagai wilayah Kabupaten Indramayu.

“Perbaikan ini sebagai bentuk realisasi janji pemerintah setempat, atas perbaikan jalan yang menjadi keluhkan masyarakat. Kalau jalan mulus, tentu ini akan memperlancar transportasi dan kegiatan ekonomi masyarakat,” jelasnya. “Diharapkan berbagai mobilitas masyarakat menjadi lebih lancar dan mendukung peningkatan ekonomi masyarakat,” pungkasnya. (adikarya/aj)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *