Ada Jabar Update

Dari Rumpin, Rimbawan Menyemai Kehidupan untuk Generasi Mendatang DWP Kementerian Kehutanan Gelar Penanaman Pohon Peringati Hari Bakti Rimbawan ke-43 Tokoh Sejarah Nyak Sandang Wafat, Pernah Sumbangkan Harta untuk Pesawat RI Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menurut Purbaya, pemerintah telah menghitung secara matang ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap terkendali, bahkan jika harga minyak dunia berada di level tinggi. “Kami siap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/3/2026). Ia menegaskan, perhitungan tersebut telah mempertimbangkan berbagai skenario kenaikan harga minyak global, mulai dari 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel. Dengan demikian, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. “BBM bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran sudah kami siapkan,” jelasnya. Namun demikian, Purbaya mengakui pemerintah tidak dapat mengontrol harga BBM non-subsidi. Hal ini karena jenis BBM tersebut mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan lain untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia. Salah satunya berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya mencapai Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan. Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan penerimaan dari sektor energi dan sumber daya mineral melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bantalan tambahan untuk menjaga stabilitas subsidi energi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik internasional yang berpotensi mengganggu pasokan energi. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga BBM bersubsidi dapat terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi sepanjang 2026. Arus Pendatang ke Jakarta Meningkat, Jaksel Catat 225 Warga Baru

Beranda Parlementaria Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Integrasi Data Layanan Publik Antara Gubernur Jawa Barat Dengan Sejumlah Kepala Daerah

Parlementaria

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Integrasi Data Layanan Publik Antara Gubernur Jawa Barat Dengan Sejumlah Kepala Daerah

18 Desember 202218 Desember 2022

(hms)

Bogor, adajabar.com – Wakil Bupati Sukabumi H. Iyos Somantri menandatangani perjanjian kerja sama integrasi data layanan publik antara Gubernur Jawa Barat dengan 27 kepala daerah kabupaten/kota

Hal itu dilakukan Wabup Iyos saat Menghadiri Grand Launching Jabar Super Apps Sapawarga wujud Transformasi Digital Layanan Publik oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Acara launching tersebut dirangkaikan dengan penyampaian dana bagi hasil (DBH) untuk Kab/Kota Se-Jabar.

Acara berlangsung di Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor, Minggu 18 Desember 2022.

Wabup mengaku bersyukur dapat mengikuti kegiatan tersebut dengan baik dan lancar, apalagi Pemkab sukabumi mendapatkan DBH dari Provinsi Jabar.

“Alhamdulillah kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar, tentunya kita juga mendapatkan DBH dari provinsi Jabar, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua” jelasnya.

Diketahui, Super Apps Sapawarga merupakan aplikasi layanan publik terintegrasi untuk memudahkan warga mengakses ragam layanan publik di Jawa Barat secara digital secara cepat. Dalam Super Apps Sapawarga terdapat layanan transaksional, informatif, dan interaktif secara lebih sederhana dalam satu aplikasi.

Sebagaimana dikatakan Gubernur Jabar Ridwan Kamil bahwa Prov Jabar akan memiliki super apps, yang nantinya semua urusan dari mulai perpajakan, kesehatan hingga pencarian pekerjaan, semua dapat berkumpul di jabar super apps ini” ungkapnya.

Sebelumnya Kepala Bapenda Jabar. H. Dedi Taufik Kurohman, melaporkan bahwa untuk mengimplementasikan pelayanan publik terbaik bagi masyarakat, transformasi digital layanan publik merupakan salah satu pilihan, menurutnya melalui pendayagunaan teknologi dan mengintegrasikan data dan menyederhanakan proses dalam sistem layanan publik maka akan mewujudkan layanan publik yang juara.

diakses melalui satu aplikasi jabar super apps. Bahkan menurutnya untuk urusan pembayaran perpajakan bisa diselesaikan hanya dengan empat langkah.

“semua urusan akan ada di satu aplikasi. Urusan perpajakan, kita empat step sudah beres. Diluar itu ada urusan kependudukan dan lain sebagainya, termasuk sapawarga mulai RW sampai Gubernur semua akan berkumpul di jabar super apps ini” ungkapnya.

Sebelumnya Kepala Bapenda Jabar. H. Dedi Taufik Kurohman, melaporkan bahwa untuk mengimplementasikan pelayanan publik terbaik bagi masyarakat, transformasi digital layanan publik merupakan salah satu pilihan, menurutnya melalui pendayagunaan teknologi dan mengintegrasikan data dan menyederhanakan proses dalam sistem layanan publik maka akan mewujudkan layanan publik yang juara.

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan