Ada Jabar Update
Dari Rumpin, Rimbawan Menyemai Kehidupan untuk Generasi Mendatang DWP Kementerian Kehutanan Gelar Penanaman Pohon Peringati Hari Bakti Rimbawan ke-43 Tokoh Sejarah Nyak Sandang Wafat, Pernah Sumbangkan Harta untuk Pesawat RI Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menurut Purbaya, pemerintah telah menghitung secara matang ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap terkendali, bahkan jika harga minyak dunia berada di level tinggi. “Kami siap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/3/2026). Ia menegaskan, perhitungan tersebut telah mempertimbangkan berbagai skenario kenaikan harga minyak global, mulai dari 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel. Dengan demikian, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. “BBM bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran sudah kami siapkan,” jelasnya. Namun demikian, Purbaya mengakui pemerintah tidak dapat mengontrol harga BBM non-subsidi. Hal ini karena jenis BBM tersebut mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan lain untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia. Salah satunya berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya mencapai Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan. Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan penerimaan dari sektor energi dan sumber daya mineral melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bantalan tambahan untuk menjaga stabilitas subsidi energi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik internasional yang berpotensi mengganggu pasokan energi. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga BBM bersubsidi dapat terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi sepanjang 2026. Arus Pendatang ke Jakarta Meningkat, Jaksel Catat 225 Warga Baru

Gubernur Jawa Barat Melantik 1.664 PNS Jabatan Fungsional

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melantik 1.664 Pegawai Negeri Sipil (PNS) jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jabar di Aula Barat Gedung Sate, Jumat (14/7/2023). (hms)

Bandung, adajabar.com – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melantik 1.664 Pegawai Negeri Sipil (PNS) jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jabar di Aula Barat Gedung Sate, Jumat (14/7/2023).

Di hadapan 112 abdi negara yang hadir langsung dan 1.552 secara daring, Gubernur berpesan agar mereka mampu memberi dedikasi melebihi tugas yang diemban.

Niat mengabdi kepada bangsa dan negara juga harus menjadi pegangan karena sudah mengambil rute hidup untuk pengabdian.

“Berikan yang terbaik, berilah dedikasi melebihi panggilan tugas. Anda sudah mengambil rute hidup untuk pengabdian maka motivasikan bahwa niatnya adalah pengabdian,” ujar Ridwan Kamil.

Gubernur menyebut tidak ada perbedaan antara jabatan fungsional maupun struktural di Pemda Provinsi Jabar. 

Dari segi finansial kedua jabatan tersebut mendapatkan nilai yang sama melalui sistem merit.

“Jabatan struktural dan fungsional tidak dibedakan dalam hal finansial, semua dihitung sama. Kami sudah mengadilkan sistem ini dengan merit sistem,” sebut Ridwan Kamil. 

Untuk itu, Gubernur meminta agar bekerja sebagai PNS tidak boleh memiliki niat untuk memperkaya diri karena biasanya akan terjadi manipulasi kerja dan sistem.

“Jangan niat kaya raya karena pasti akan memanipulasi kinerja, sistem dan lainnya tapi kalau sejahtera kita pasti urus,” pesan Ridwan Kamil. 

Dalam pelantikan PNS Fungsional terbanyak dari tenaga pendidik. Gubernur mengingatkan kepada para guru bahwa tugasnya bukan hanya memberikan ilmu tapi juga mengasihi peserta didiknya.

“Guru di sekolah adalah pengganti orang tua jadi berlakulah seperti orang tua,” ucapnya.

Tak hentinya Kang Emil berpesan kepada para PNS yang baru dilantik untuk terus menjaga benteng integritas, melayani sepenuh hati dan profesional. (hms)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *