Ada Jabar Update
Dari Rumpin, Rimbawan Menyemai Kehidupan untuk Generasi Mendatang DWP Kementerian Kehutanan Gelar Penanaman Pohon Peringati Hari Bakti Rimbawan ke-43 Tokoh Sejarah Nyak Sandang Wafat, Pernah Sumbangkan Harta untuk Pesawat RI Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menurut Purbaya, pemerintah telah menghitung secara matang ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap terkendali, bahkan jika harga minyak dunia berada di level tinggi. “Kami siap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/3/2026). Ia menegaskan, perhitungan tersebut telah mempertimbangkan berbagai skenario kenaikan harga minyak global, mulai dari 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel. Dengan demikian, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. “BBM bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran sudah kami siapkan,” jelasnya. Namun demikian, Purbaya mengakui pemerintah tidak dapat mengontrol harga BBM non-subsidi. Hal ini karena jenis BBM tersebut mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan lain untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia. Salah satunya berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya mencapai Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan. Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan penerimaan dari sektor energi dan sumber daya mineral melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bantalan tambahan untuk menjaga stabilitas subsidi energi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik internasional yang berpotensi mengganggu pasokan energi. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga BBM bersubsidi dapat terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi sepanjang 2026. Arus Pendatang ke Jakarta Meningkat, Jaksel Catat 225 Warga Baru

Penyembelihan Hewan Kurban di Kota Bandung Tetap di Lakukan Serempak

pemotongan hewan kurban di Masjid Al Ukhuwah, Kamis (29/6/2023) . (hms)

Bandung, adajabar.com – Pelaksana Harian Wali Kota Bandung, Ema Sumarna memastikan Kota Bandung sangat kondusif saat Hari Raya Iduladha 1444 Hijriah ini. Meski terjadi perbedaan soal waktu salat Iduladha, tetapi penyembelihan dilaksanakan serentak hari ini.

“Di Kota Bandung ini kondusif. Kemarin (Rabu, 28 Juni) ada 30 lokasi yang melaksanakan salat Iduladha, tapi untuk penyembelihannya digabungkan hari ini. Di Kota Bandung sekarang ini ada 1.962 lokasi pelaksanaan Salat Iduladha,” ungkap Ema di sela-sela kegiatan pemotongan hewan kurban di Masjid Al Ukhuwah, Kamis 29 Juni 2023.

Tahun ini, lebih dari 11.000 hewan kurban disembelih di Kota Bandung. Jumlah tersebut terdiri dari 6.025 sapi dan 5.705 domba. 

Sedangkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dan BUMD berkurban sebanyak 42 sapi dan 90 domba.

“Di dalamnya infak dan sedekah dari Pemkot Bandung dan BUMD hingga ada 42 sapi 90 domba,” kata Plh Wali Kota Bandung, Ema Sumarna

Ema mengatakan, daging akan dibagikan khususnya kepada masyarakat yang kurang mampu. 

“Dagingnya diberikan kepada warga masyarakat sekitar. Diutamakan yang secara ekonomi kurang berkemampuan, itu yang menjadi prioritas,” tuturnya. 

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung, Gin Gin Ginanjar mengatakan, menjelang Idul Adha terdapat 16.000 hewan yang telah diperiksa.

Hewan yang diperiksa sebanyak 16.213 ekor. Yaitu sebanyak 3.670 sapi, 14.900 domba, dan 53 kambing. Dari jumlah tersebut, 12.425 ekor dinyatakan layak. Sisanya dinyatakan belum layak.

“Didominasi umurnya belum cukup. Kalau yang tidak sehat sebanyak 423. Penyebabnya seperti penyakit mulut tapi bukan PMK, seperti ada luka, mata dan diare. Terpenting penyakit itu tidak nular,” beber Gin Gin. 

Gin Gin menyatakan, DKPP juga menyebar petugas pemeriksaan hewan yang sudah dipotong atau post mortem ke 30 kecamatan. 

“Pemeriksaan hewan yang sudah dipotong atau satgas post mortem. Kita sebar ke tempat penyembelihan untuk memastikan kembali kesehatan hewan di potong,” ungkapnya. (hms)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *