Ada Jabar Update
Dari Rumpin, Rimbawan Menyemai Kehidupan untuk Generasi Mendatang DWP Kementerian Kehutanan Gelar Penanaman Pohon Peringati Hari Bakti Rimbawan ke-43 Tokoh Sejarah Nyak Sandang Wafat, Pernah Sumbangkan Harta untuk Pesawat RI Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menurut Purbaya, pemerintah telah menghitung secara matang ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap terkendali, bahkan jika harga minyak dunia berada di level tinggi. “Kami siap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/3/2026). Ia menegaskan, perhitungan tersebut telah mempertimbangkan berbagai skenario kenaikan harga minyak global, mulai dari 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel. Dengan demikian, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. “BBM bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran sudah kami siapkan,” jelasnya. Namun demikian, Purbaya mengakui pemerintah tidak dapat mengontrol harga BBM non-subsidi. Hal ini karena jenis BBM tersebut mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan lain untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia. Salah satunya berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya mencapai Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan. Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan penerimaan dari sektor energi dan sumber daya mineral melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bantalan tambahan untuk menjaga stabilitas subsidi energi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik internasional yang berpotensi mengganggu pasokan energi. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga BBM bersubsidi dapat terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi sepanjang 2026. Arus Pendatang ke Jakarta Meningkat, Jaksel Catat 225 Warga Baru

Pelaksanaan Salat Iduladha di Seluruh Kota Bandung Sebanyak 1.962 Titik

Ilustrasi. (hms)

Bandung, adajabar.com – Sebanyak 1.962 titik telah ditetapkan menjadi lokasi pelaksanaan Salat Iduladha 10 Dzulhijjah 1444 Hijriah di 30 kecamatan se Kota Bandung, Kamis 29 Juni 2023.

Dengan rincian 1.585 lokasi di Masjid dan 217 lokasi di lapangan dan 160 lokasi selain masjid/lapangan. Sedangkan, Pelaksanaan Salat Iduladha Rabu, 28 Juni 2023 dilaksanakan di 30 titik di Kota Bandung.

“Data tersebut kita himpun dari seluruh kecamatan di Kota Bandung,” kata Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bandung, Momon Ahmad Imron Sutisna, Rabu 28 Juni 2023.

Terkait jumlah hewan kurban, ujar Momon pada Iduladha 1444 Hijriah di Kota Bandung sebanyak 6.025 ekor sapi dan 5.705 ekor domba/kambing.

Untuk kelancaran kegiatan pemotongan hewan kurban, pihak kewilayahan telah menyiagakan 7.622 petugas kebersihan.

Salat Iduladha 1444 Hijriah tingkat Kota Bandung akan dipusatkan di Masjid Agung Al Ukhuwah Kecamatan Sumur Bandung. Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Bandung, Ema Sumarna beserta Forkopimda juga akan salat di lokasi ini.

Sebelumnya, Plh Wali Kota Bandung, Ema Sumarna mengimbau pada seluruh petugas kurban di Kota Bandung untuk menggunakan wadah ramah lingkungan saat mendistribusikan daging kurban.

“Pemotongan hewan ini biasanya identik dengan kresek. Kita imbau agar dalam pembagian daging kurban tidak pakai kresek. Saya imbau pake besek yang terbuat dari bambu supaya bisa hancur,” katanya.

Menurut Ema, proses persiapan kurban bukan hanya melihat aspek kesehatan hewan, proses pemotongan, dan pola distribusi benar. Namun pada pola pembagian juga jangan memberikan dampak negatif pada lingkungan.

“Jangan sampai malah menghasilkan banyak sampah yang tidak bisa diurai. Hasil dari pembagian daging ini harus aman untuk lingkungan. Sehingga mudah didaur ulang,” ujarnya.

Ema juga mengintruksikan kepada para ASN untuk melakukan pemantauan hewan kurban di wilayah masing-masing terhadap kelayakan sesuai standar kesehatan hewan kurban.
 
Apabila ada hal-hal yang mencurigakan terhadap kesehatan hewan kurban/terjangkit Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) agar segera  melaporkan kepada Satgas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung. (hms)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *