Ada Jabar Update
Dari Rumpin, Rimbawan Menyemai Kehidupan untuk Generasi Mendatang DWP Kementerian Kehutanan Gelar Penanaman Pohon Peringati Hari Bakti Rimbawan ke-43 Tokoh Sejarah Nyak Sandang Wafat, Pernah Sumbangkan Harta untuk Pesawat RI Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menurut Purbaya, pemerintah telah menghitung secara matang ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap terkendali, bahkan jika harga minyak dunia berada di level tinggi. “Kami siap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/3/2026). Ia menegaskan, perhitungan tersebut telah mempertimbangkan berbagai skenario kenaikan harga minyak global, mulai dari 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel. Dengan demikian, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. “BBM bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran sudah kami siapkan,” jelasnya. Namun demikian, Purbaya mengakui pemerintah tidak dapat mengontrol harga BBM non-subsidi. Hal ini karena jenis BBM tersebut mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan lain untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia. Salah satunya berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya mencapai Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan. Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan penerimaan dari sektor energi dan sumber daya mineral melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bantalan tambahan untuk menjaga stabilitas subsidi energi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik internasional yang berpotensi mengganggu pasokan energi. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga BBM bersubsidi dapat terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi sepanjang 2026. Arus Pendatang ke Jakarta Meningkat, Jaksel Catat 225 Warga Baru

Pemkot Bandung Tata Kawasan Wisata Kuliner di Sultan Agung

Pemkot Bandung Tata Kawasan Wisata Kuliner di Sultan Agung. (hms)

Bandung, adajabar.com – Tak ada yang menyangkal jika Kota Bandung disebut kota kuliner. Tak hanya kelas restoran atau cafe, kuliner Pedagang Kaki Lima (PKL) juga menjadi incaran wisatawan.

Salah satunya, kawasan PKL Sultan Agung yang kini naik kelas. Kawasan tersebut masuk pada zona kuning, yaitu lokasi yang diperkenankan berjualan tetapi dibatasi oleh batas waktu yaitu hanya pada pukul 07.00-17.00 WIB.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung telah menata dan memperbaiki kawasan ini agar para pengunjung lebih nyaman.

Humas Bandung berkesempatan untuk menyambangi beraneka ragam kuliner yang tentunya menggoda selera.

Saefudin, pedagang Gudeg mengaku kali ini kawasan PKL Sultan Agung lebih nyaman untuk para penjual dan pembeli.

“Di sini lebih bersih, nyaman. Pelanggan juga nyaman makan di sini,” katanya.

Ia yang sudah berjualan sekitar 30 tahun itu mengapresiasi Pemkot Bandung yang ikut memperhatikan kawasan tersebut. Pasalnya hal itu cukup berpengaruh terhadap omzetnya.

“Alhamdulillah sekarang itu mempengaruhi juga ke dagangan saya. Sekarang saya bisa menjual sekitar 400 porsi per hari,” tuturnya.

Selain Saefudin, ada juga Didin Jaenudin (49), penjual pisang keju.

“Alhamdulillah saya berjualan di sini mulai tahun 1998, dari dulu sampai sekarang tetap jualan pisang keju,” ujarnya.

Ia mengakui saat ini PKL kawasan Sultan Agung lebih tertata dan semakin nyaman.

“Sekarang ini bersih. Alhamdulilah jadi laris. Kalau lagi ramai bisa sampai 100 porsi dengan harga Rp13.000 per porsi,” akunya.

Sedangkan Darsono (41) merasa bangga berjualan di kawasan Sultan Agung. Ia akui kawasan tersebut sangat ramai pengunjung.

“Ramai sekali, apalagi kalau weekend. Penuh, sampai baris (antre) buat pesen batagor,” tuturnya.

“Suasananya nyaman. Terpenting itu bersih. Efeknya lumayan ya, sehari itu 100 porsi bisa terjual,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua RW 03 Kelurahan Citarum Kecamatan Bandung Wetan, Mamat Sudiutama menerangkan, PKL kawasan Sultan Agung dibina sehingga bisa bersaing dengan pedagang di kawasan lainnya.

“Ini bentuk hasil binaan dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Mikro dan Menengah (KUMKM) dan kami sebagai lapisan masyarakat meyakinkan PKL ini mampu dibina sehingga terasa saat ini lingkungan lebih nyaman,” katanya.

Mamat mengungkapkan, di kawasan Sultan Agung terdepat toko clothing, cafe, sekolah, gereja hingga PKL. Banyaknya pengunjung di kawasan tersebut dapat dimanfaatkan oleh para PKL.

“Intinya saling menguntungkan. Buktinya PKL Sultan Agung nyaman dan bersih. Pengunjung pun bisa menikmati kuliner yang ada,” tuturnya.

Sedangkan Kepala Bidang Usaha Non Formal Dinas KUMKM Kota Bandung, Evy Oktaviyanti menyampaikan, pemerinah membina PKL dengan harapan bisa naik kelas.

“PKL Sultan Agung itu salah satu dari 22 binaan Kota Bandung. Sultan Agung ini mudah dibina dan koperatif. Mereka mau dipasarkan, sehingga inisiatif juga untuk membentuk koperasi pemasaran,” katanya. (hms)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *