Ada Jabar Update

Tokoh Sejarah Nyak Sandang Wafat, Pernah Sumbangkan Harta untuk Pesawat RI Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menurut Purbaya, pemerintah telah menghitung secara matang ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap terkendali, bahkan jika harga minyak dunia berada di level tinggi. “Kami siap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/3/2026). Ia menegaskan, perhitungan tersebut telah mempertimbangkan berbagai skenario kenaikan harga minyak global, mulai dari 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel. Dengan demikian, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. “BBM bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran sudah kami siapkan,” jelasnya. Namun demikian, Purbaya mengakui pemerintah tidak dapat mengontrol harga BBM non-subsidi. Hal ini karena jenis BBM tersebut mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan lain untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia. Salah satunya berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya mencapai Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan. Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan penerimaan dari sektor energi dan sumber daya mineral melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bantalan tambahan untuk menjaga stabilitas subsidi energi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik internasional yang berpotensi mengganggu pasokan energi. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga BBM bersubsidi dapat terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi sepanjang 2026. Arus Pendatang ke Jakarta Meningkat, Jaksel Catat 225 Warga Baru Arus Balik Lebaran: Penumpang Whoosh Meningkat, KCIC Catat 293 Ribu Tiket Terjual Juwono Sudarsono Meninggal Dunia di Usia 84 Tahun, Ini Profilnya

Beranda Peristiwa DPT Pemilu 2024 di Purwakarta Capai 733.927 Pemilih

Peristiwa

DPT Pemilu 2024 di Purwakarta Capai 733.927 Pemilih

24 Juni 202323 Juni 2023

(ist)

Purwakarta, adajabar.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, menetapkan jumlah pemilih yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilu 2024 sebanyak 733.927 orang.

“Penetapan jumlah pemilih dalam DPT pada Pemilu 2024 itu merupakan hasil pleno rapat terbuka yang digelar pada Rabu (21/6/2023),” kata Ketua KPU Purwakarta, Ahmad Ikhsan, Kamis (23/6/2023).

Penetapan DPT Pemilu 2024 di Purwakarta tersebut tertuang dalam berita acara rapat pleno KPU Purwakarta Nomor: 300/PL.01.2-BA/3214/2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Purwakarta untuk Pemilu 2024.

Ia mengatakan rincian dari 733.927 pemilih yang masuk dalam DPT pada Pemilu 2024 itu di antaranya sebanyak 369.681 laki-laki dan 364.246 perempuan.

Jumlah DPT itu tersebar di 2.693 tempat pemungutan suara (TPS) dari 17 kecamatan, 192 desa/kelurahan sekitar Purwakarta.

Untuk jumlah pemilih pada Pemilu 2024 di Purwakarta yang terbanyak berada di Kecamatan Purwakarta Kota mencapai 131.155 pemilih.

Sementara jumlah pemilih yang paling sedikit berada di Kecamatan Sukasari, 12.789 pemilih.

Menurut Ikhsan, jumlah pemilih pada Pemilu 2024 ditetapkan menjadi DPT setelah pihaknya menerima masukan dan tanggapan masyarakat. Selain itu juga atas masukan dan tanggapan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) setempat.

Sementara itu, pemilu akan digelar pada Rabu, 14 Februari 2024. Dalam pelaksanaannya nanti, setiap pemilih berhak menggunakan hak pilihnya untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPD, serta DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. (dbs)

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan