Ada Jabar Update
Dorong Penghijauan, BPDAS Cimanuk–Citanduy Sosialisasikan Rehabilitasi Lahan di Ciamis Dari Rumpin, Rimbawan Menyemai Kehidupan untuk Generasi Mendatang DWP Kementerian Kehutanan Gelar Penanaman Pohon Peringati Hari Bakti Rimbawan ke-43 Tokoh Sejarah Nyak Sandang Wafat, Pernah Sumbangkan Harta untuk Pesawat RI Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menurut Purbaya, pemerintah telah menghitung secara matang ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap terkendali, bahkan jika harga minyak dunia berada di level tinggi. “Kami siap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/3/2026). Ia menegaskan, perhitungan tersebut telah mempertimbangkan berbagai skenario kenaikan harga minyak global, mulai dari 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel. Dengan demikian, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. “BBM bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran sudah kami siapkan,” jelasnya. Namun demikian, Purbaya mengakui pemerintah tidak dapat mengontrol harga BBM non-subsidi. Hal ini karena jenis BBM tersebut mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan lain untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia. Salah satunya berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya mencapai Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan. Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan penerimaan dari sektor energi dan sumber daya mineral melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bantalan tambahan untuk menjaga stabilitas subsidi energi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik internasional yang berpotensi mengganggu pasokan energi. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga BBM bersubsidi dapat terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi sepanjang 2026.

Rangkaian Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2023 di Jawa Barat

Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jabar, Wahyu Mijaya menjelaskan tentang PPDB 2023, SMKN 4 Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Selasa (16/5/2023).

Kab. Bandung, adajabar.com – “Pastikan penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ini tidak mencederai integritas.”

Hal tersebut ditegaskan Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil dalam “Kick Off PPDB SMA, SMK, SLB Jabar Tahun 2023” di SMKN 4 Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Selasa (16/5/2023). 

Kick off PPDB SMA, SMK, dan SLB tahun 2023 adalah tanda dimulainya rangkaian penerimaan peserta didik baru di Jawa Barat. Mulai besok, masyarakat sudah bisa mengakses informasi PPDB 2023 dari website Disdik Jabar di disdik.jabarprov.go.id dan aplikasi Sapawarga. 

Gubernur menjelaskan, saat ini semua sudah disempurnakan melalui dua pintu. Satu website Disdik Jabar, satu lagi melalui aplikasi Sapawarga. 

“Kita sempurnakan dan hal-hal baik yang sudah bagus di tahun lalu tentu kita pertahankan. Mudah-mudahan tahun ini makin sempurna, berkurang segala dinamikanya, dan semua tentu sudah difasilitasi,” tuturnya. 

Gubernur pun menitipkan satu hal bahwa tidak mungkin semua (siswa) diterima di sekolah negeri. Sehingga, keseimbangan dengan sekolah-sekolah swasta akan terus diperhatikan. 

“Yang penting, semua anak harus sekolah. Mau sekolah di negeri atau swasta sama saja. Orang sukses dan tidak sukses tidak diukur dari sekolah negeri/swastanya,” tegasnya. 

Tingkatkan Versi dan Pelayanan

Sedangkan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jabar, Wahyu Mijaya menjelaskan, PPDB tahun ini dan tahun 2022 pada prinsipnya sama. Karena, masih menggunakan Permendikbud dan Pergub yang sama. “Tetapi, kita tingkatkan versinya. Pada 2022, kita mengakses website PPDB, nah sekarang kita menggunakan web Disdik Jabar. Untuk handphone, kami bekerja sama dengan Diskominfo Provinsi Jawa Barat menggunakan aplikasi Sapawarga,” jelasnya. 

Tahun ini pun, lanjutnya, ada perubahan pengaduan hanya di satu device (pintu). Di situ bisa dilakukan pendaftaran, pengaduan, dan hal-hal lain, termasuk tracking-nya. Jadi, semua pendaftar bisa terlihat, apakah sudah beres administrasi atau belum. “Kita pun memberikan masa sanggah dan pendataan registrasi,” ucapnya.

Kadisdik pun berpesan kepada orang tua yang tahun ini akan mendaftarkan putra-putrinya ke SMA, SMK atau SLB agar tidak memaksakan diri dan tetap mengikuti peraturan yang sudah ditentukan. 

“Insya Allah, sekolah di mana pun sama. Mau di negeri atau swasta, yang terpenting bagaimana kita sama-sama membimbing putra-putri kita untuk mengarahkan mereka mencapai harapan yang diinginkannya,” pesan Kadisdik.

Pendaftaran PPDB tahap 1 dimulai tanggal 6 -10 Juni, kemudian tahap 2 tanggal 26 – 30 Juni.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *