Ada Jabar Update
Dari Rumpin, Rimbawan Menyemai Kehidupan untuk Generasi Mendatang DWP Kementerian Kehutanan Gelar Penanaman Pohon Peringati Hari Bakti Rimbawan ke-43 Tokoh Sejarah Nyak Sandang Wafat, Pernah Sumbangkan Harta untuk Pesawat RI Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menurut Purbaya, pemerintah telah menghitung secara matang ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap terkendali, bahkan jika harga minyak dunia berada di level tinggi. “Kami siap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/3/2026). Ia menegaskan, perhitungan tersebut telah mempertimbangkan berbagai skenario kenaikan harga minyak global, mulai dari 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel. Dengan demikian, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. “BBM bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran sudah kami siapkan,” jelasnya. Namun demikian, Purbaya mengakui pemerintah tidak dapat mengontrol harga BBM non-subsidi. Hal ini karena jenis BBM tersebut mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan lain untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia. Salah satunya berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya mencapai Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan. Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan penerimaan dari sektor energi dan sumber daya mineral melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bantalan tambahan untuk menjaga stabilitas subsidi energi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik internasional yang berpotensi mengganggu pasokan energi. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga BBM bersubsidi dapat terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi sepanjang 2026. Arus Pendatang ke Jakarta Meningkat, Jaksel Catat 225 Warga Baru

Petugas Kepolisian Akan Ditempatkan di Setiap RW di Kabupaten Bandung

Kapolresta Bandung Kombes Pol Kusworo Wibowo (kanan) dalam acara launching Polisi RW di Mapolresta Bandung, Sabtu (13/5/2023). (ist)

Kabupaten Bandung, adajabar.com – Petugas kepolisian akan ditempatkan di setiap RW yang ada di Kabupaten Bandung. Petugas tersebut akan membantu berbagai masalah yang ada di masyarakat.

Tak hanya Babinkamtibmas polisi yang bertugas di setiap desa atau kelurahan, akan berhubungan langsung dengan masyarakat.

Kapolresta Bandung Kombes Pol Kusworo Wibowo mengungkapkan, Polisi RW ini berperan di tengah-tengah masyarakat untuk membantu berbagai permasalahan.

“Kini kami bisa meng-cover 73 persen dari RW yang ada di Kabupaten Bandung, dan kami akan terus melengkapi step by step,” ujar Kusworo melalui pesan singkatnya, Minggu (14/5/2023).

Kusworo menjelaskan, dengan hadirnya Polisi RW ini, semakin intens masyarakat bertemu dengan Polisi RW tersebut sehingga setiap ada permasalahan dapat segera ditangani oleh kepolisian.

“Ibarat api, api akan lebih mudah dipadamkan ketika masih kecil, begitu pula dengan permasalahan sosial, permasalahan masyarakat akan lebih mudah dipadamkan,” kata Kusworo.

Dengan Polisi RW ini, Kusworo berharap, restorative justice pun semakin bisa dirasakan dan harapannya adalah kondusifitas keamanan Kabupaten Bandung.

“Saat ini ada 750 personel polisi. Satu personel bisa meng-cover sementara dua sampai tiga RW.”

“Bahkan ada yang lima RW, bagi yang rumahnya memang di situ dan berdekatan,” tuturnya.

Kusworo memaparkan, Polisi RW berbeda dengan petugas Bhabinkamtibmas, yang ditempatkan tiap-tiap desa atau kelurahan. (dbs)

Polisi RW ini akan di koordinir oleh Bhabinkamtibmas.

“Bhabinkamtibmas sudah mengetahui tokoh masyarakat, tokoh agama di desanya, sehingga Polisi RW bisa menyentuh terlebih dahulu, ke para tokoh-tokoh tersebut,” ucapnya. (dbs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *