Ada Jabar Update
Dorong Penghijauan, BPDAS Cimanuk–Citanduy Sosialisasikan Rehabilitasi Lahan di Ciamis Dari Rumpin, Rimbawan Menyemai Kehidupan untuk Generasi Mendatang DWP Kementerian Kehutanan Gelar Penanaman Pohon Peringati Hari Bakti Rimbawan ke-43 Tokoh Sejarah Nyak Sandang Wafat, Pernah Sumbangkan Harta untuk Pesawat RI Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menurut Purbaya, pemerintah telah menghitung secara matang ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap terkendali, bahkan jika harga minyak dunia berada di level tinggi. “Kami siap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/3/2026). Ia menegaskan, perhitungan tersebut telah mempertimbangkan berbagai skenario kenaikan harga minyak global, mulai dari 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel. Dengan demikian, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. “BBM bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran sudah kami siapkan,” jelasnya. Namun demikian, Purbaya mengakui pemerintah tidak dapat mengontrol harga BBM non-subsidi. Hal ini karena jenis BBM tersebut mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan lain untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia. Salah satunya berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya mencapai Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan. Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan penerimaan dari sektor energi dan sumber daya mineral melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bantalan tambahan untuk menjaga stabilitas subsidi energi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik internasional yang berpotensi mengganggu pasokan energi. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga BBM bersubsidi dapat terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi sepanjang 2026.

Pemdaprov Jabar Waspadai kemungkinan Potensi Penyebaran Polio

Bandung, adajabar.com – Pemdaprov Jabar terus memantau dan mewaspadai kemungkinan potensi penyebaran polio menyusul temuan satu kasus positif di Kabupaten Purwakarta.

Menurut Ketua Tim Surveilans Dinkes Jabar Dewi Ambarwati, polio di Purwakarta lebih disebabkan karena gencarnya upaya penemuan. Kredit bagi Pemda Kabupaten saat ini, mengingat pada 2022 Karawang tidak mencapai target pengiriman sampel AFP atau accute flaccid paralysis. AFP merujuk ke gejala lumpuh layu akut yang dilaporkan.

“Purwakarta termasuk yang tidak mencapai target pengiriman sampel, tapi (kemudian) menggiatkan penemuan AFP di lapangan (dengan pengiriman sampel),” ujar Dewi Ambarwati saat dihubungi, Jumat (24/3/2023).

Dari sampel yang dikirim pada 14 Maret 2023, Dinkes Jabar dan Dinkes Purwakarta mendapatkan laporan hasilnya positif virus polio tipe 2 VDVP. Sampel tersebut dari seorang anak perempuan usia 4 tahun 5 bulan warga Kampung Cadas Bodas, Desa Tegal Datar, Kecamatan Maniis.

Sebelumnya, balita malang datang ke Puskesmas Cimaragas dengan keluhan demam, dan pasien memiliki riwayat gangguan tumbuh kembang sejak usia 2 tahun. Gejala yang terlihat tidak dapat berjalan dan berbicara.

Target pengiriman AFP nasional tahun 2022 angkanya harus lebih dari 2 sampel per 100 ribu penduduk. Tahun 2023 targetnya ditingkatkan menjadi 3 sampel per 100 ribu penduduk. Penambahan target pengiriman AFP tidak terlepas dari KLB polio di Aceh.

Sebagai catatan, pada tahun 2022 ada 19 daerah di Jabar yang telah memenuhi target pengiriman sampel, yaitu Kabupaten Cirebon, Indramayu, Subang, Garut, Kuningan, Tasikmalaya, Bekasi, Bandung Barat, Pangandaran, Majalengka, Sumedang, Ciamis, dan Kabupaten Karawang. Kemudian Kota Cirebon, Sukabumi, Banjar, Kota Bekasi, Kota Bogor, dan Kota Bandung.

“Dari semua sampel tinja yang dikirim tahun 2022 tidak ada yang positif baik virus polio tipe 1,2, maupun 3,” sebut Dewi.

Dewi mengimbau kabupaten/kota yang belum mencapai target pengiriman sampel AFP pada 2023 untuk lebih giat mencari kasus polio di masyarakat dan mengirimkan sampelnya ke provinsi.

Penanganan di Purwakarta

Menurut Dewi Ambarwati, Tim Surveilans Dinkes Jabar bersama Dinkes Purwakarta, Kementerian Kesehatan RI, serta WHO telah turun ke Desa Tegal Datar Kecamatan Maniis untuk melakukan langkah penyelidikan epidemiologi polio.

Atas dasar rekomendasi Tim Ahli, beberapa langkah sudah diambil. Pertama, menggambil sampel tinja dari 30 anak sehat di desa tersebut untuk melihat apakah sudah ada sirkulasi virus dan terpapar pada anak sekitar tetapi tidak sakit (seperti kejadian di Aceh.

Kedua, skrining dari rumah ke rumah untuk mencari suspek AFP, dan melihat situasi kesehatan anak-anak mulai dari riwayat imunisasi, kesehatan lingkungan, dan lain – lain. Hingga 17 Maret 2023, tim telah berhasil mewawancarai 261 kepala keluarga dari target 200 rumah.

Ketiga, merujuk pasien suspek polio di Desa Tegal Datar ke RS Hasan Sadikin untuk diperiksa lebih lanjut. Keempat, edukasi dan meningkatkan kapasitas puskesmas dan rumah sakit di Purwakarta.

Kelima, mencegah penyebaran kasus dengan melakukan ORI (Outbreak Respon Imunization). Yakni imunisasi polio tetes tipe 2 atau lebih dikenal dengan Sub PIN pada semua anak di bawah usia 5 tahun, di seluruh kabupaten/kota yang memiliki peta risiko tinggi polio. (hms)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *