Ada Jabar Update
Dari Rumpin, Rimbawan Menyemai Kehidupan untuk Generasi Mendatang DWP Kementerian Kehutanan Gelar Penanaman Pohon Peringati Hari Bakti Rimbawan ke-43 Tokoh Sejarah Nyak Sandang Wafat, Pernah Sumbangkan Harta untuk Pesawat RI Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menurut Purbaya, pemerintah telah menghitung secara matang ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap terkendali, bahkan jika harga minyak dunia berada di level tinggi. “Kami siap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/3/2026). Ia menegaskan, perhitungan tersebut telah mempertimbangkan berbagai skenario kenaikan harga minyak global, mulai dari 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel. Dengan demikian, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. “BBM bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran sudah kami siapkan,” jelasnya. Namun demikian, Purbaya mengakui pemerintah tidak dapat mengontrol harga BBM non-subsidi. Hal ini karena jenis BBM tersebut mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan lain untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia. Salah satunya berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya mencapai Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan. Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan penerimaan dari sektor energi dan sumber daya mineral melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bantalan tambahan untuk menjaga stabilitas subsidi energi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik internasional yang berpotensi mengganggu pasokan energi. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga BBM bersubsidi dapat terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi sepanjang 2026. Arus Pendatang ke Jakarta Meningkat, Jaksel Catat 225 Warga Baru

Konversi Kereta Api Menjadi KRL di Bandung Raya Tahun 2024

Konversi Kereta Api Menjadi KRL di Bandung Raya Tahun 2024. (doc.hms)

Bandung, adajabar.com – Kereta Api Bandung Raya akan berubah menjadi Kereta Rel Listrik (KRL) Bandung Raya. Perubahan ini akan direalisasikan pada 2024.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung, Dadang Darmawan menyebut, kereta api disel yang saat ini menjadi transportasi publik rute Padalarang – Bandung – Cicalengka ke depan dikonversi menjadi KRL.

Adapun proses konversinya pada 2024 atau tahap pertama diberlakukan untuk Padalarang – Bandung. Dilanjutkan tahap kedua, Bandung – Cicalengka.

“Secara bertahap, feeder yang awalnya kereta disel, akan diganti jadi kereta listrik,” ucap Dadang usai audiensi bersama Dirjen Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub.

Ia menambahkan, konversi KRD menjadi KRL ini juga masuk sebagai salah satu feeder Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) yang nantinya akan beroperasi di wilayah Bandung Raya.

Dadang juga menyebut, transportasi publik menjadi isu penting dan strategis yang ada di Kota Bandung. Sehingga dengan hadirnya transportasi publik yang memadai, angka kemacetan di Kota Bandung dapat ditekan.

“Pada prinsipnya Pemkot Bandung sangat mendukung dan gembira akan program terkait aksesibilitas masyarakat yang akan berkunjung ke Kota Bandung,” ujarnya.

Sementara itu, Kasubdit Fasilitas Operasi Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Ferdian Suryo menyebut, konversi KRD menjadi KRL berpotensi meningkatkan jumlah penumpang atau pengguna layanan transportasi publik ini.

Ia berkaca pada keberhasilan konversi kereta Prameks (rute Solo – Yogyakarta), yang meningkatkan jumlah pengguna hingga 100 persen.

Ferdian menjelaskan, 61 kereta (KRD) Padalarang – Bandung – Cicalengka yang saat ini beroperasi bisa mengangkut hingga 45.000 penumpang per harinya.

“Jadi kami juga meminta kolaborasi dengan Pemkot Bandung untuk proses ke depannya,” ucap Ferdian.

Selanjutnya, pihak Pemkot Bandung akan berkoordinasi secara teknis dengan Dirjen Perkeretaapian Kemenhub terkait konversi KRD menjadi KRL ini. (hms)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *