Ada Jabar Update
Dari Rumpin, Rimbawan Menyemai Kehidupan untuk Generasi Mendatang DWP Kementerian Kehutanan Gelar Penanaman Pohon Peringati Hari Bakti Rimbawan ke-43 Tokoh Sejarah Nyak Sandang Wafat, Pernah Sumbangkan Harta untuk Pesawat RI Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menurut Purbaya, pemerintah telah menghitung secara matang ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap terkendali, bahkan jika harga minyak dunia berada di level tinggi. “Kami siap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/3/2026). Ia menegaskan, perhitungan tersebut telah mempertimbangkan berbagai skenario kenaikan harga minyak global, mulai dari 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel. Dengan demikian, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. “BBM bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran sudah kami siapkan,” jelasnya. Namun demikian, Purbaya mengakui pemerintah tidak dapat mengontrol harga BBM non-subsidi. Hal ini karena jenis BBM tersebut mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan lain untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia. Salah satunya berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya mencapai Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan. Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan penerimaan dari sektor energi dan sumber daya mineral melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bantalan tambahan untuk menjaga stabilitas subsidi energi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik internasional yang berpotensi mengganggu pasokan energi. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga BBM bersubsidi dapat terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi sepanjang 2026. Arus Pendatang ke Jakarta Meningkat, Jaksel Catat 225 Warga Baru

Pemkot Bandung Berikan 2.381 KIA Lewat Program Kisanak

Wali Kota Bandung, Yana Mulyana memberikan KIA kepada para peserta didik di Kota Bandung melalui 15 sekolah di SMPN 28 Bandung, Jumat (17/2/2023). (hms)

Bandung, adajabar.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memberikan sebanyak 2.381 Kartu Identitas Anak (KIA) melalui program Kisanak (Pembuatan KIA Kerja Sama dengan Sekolah Anak).

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memberikan sebanyak 2.381 Kartu Identitas Anak (KIA) melalui program Kisanak (Pembuatan KIA Kerja Sama dengan Sekolah Anak).

Pada kesempatan ini, sebanyak 2.381 KIA tersebut diserahkan Wali Kota Bandung, Yana Mulyana kepada para peserta didik di Kota Bandung melalui 15 sekolah di SMPN 28 Bandung, Jumat 17 Februari 2023.

Yana mengatakan, penyerahan KIA merupakan bentuk komitmen Pemkot Bandung untuk pemenuhan hak anak atas identitas diri serta mengakses administrasi kependudukan.

“Dengan aturan yang baru bahwa kartu identitas hak seluruh masyarakat. Anak usia 0 sampai 17 tahun kurang sehari mendapat KIA. Ini ikhtiar kita memenuhi hak anak untuk mengakses kepentingan administrasi kependudukan,” kata dia.

Ia berharap, semoga hak anak di Kota Bandung bisa selalu terpenuhi.

“Dengan diserahkan KIA hak anak bisa dipenuhi adminduknya untuk mengakses berbagai layanan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandung, Tatang Mukhtar mengatakan, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak, sejak akhir tahun 2016 hingga saat ini, Disdukcapil Kota Bandung terus gencar melaksanakan sosialisasi dan pelayanan KIA bagi penduduk Kota Bandung.

Sepenjang di Tahun 2022, penyerahan Kartu Identitas Anak (KIA) melalui
program Kisanak ini sendiri telah dilaksanakan sebanyak tiga kali. Yakni di SDN Sabang, SMPN 49, dan SD Mutiara Bunda Kota Bandung.

Hingga akhir tahun 2022, sebanyak 14.241 KIA telah diserahkan melalui 92 sekolah yang berada di Kota Bandung.

“Pelayanan KIA berkembang pesat melalui kerja sama yang dilakukan dengan berbagai pihak, seperti lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, lembaga perbankan, dan lain sebagainya,” kata Tatang.

Hingga saat ini telah ada sekitar 22 sponsorship KIA yang memberikan promo dan potongan harga bagi pemilik KIA.

Selain itu, Disdukcapil Kota Bandung memfasilitasi pelayanan KIA dengan berbagai cara, seperti pengadaan Mepeling (Memberikan Pelayanan Keliling) KIA ke sekolah-sekolah dan lembaga terkait, layanan di Geulis (Gerai untuk Layanan Istimewa).

Selain itu ada layanan program three in one (3 in 1) dengan lembaga kesehatan seperti Rumah Sakit dan IBI (Ikatan Bidan Indonesia), hingga pelayanan KIA secara online melalui aplikasi Salaman.

Ia menyebut melalui berbagai program dan inovasi pelayanan tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, khususnya para peserta didik di Kota Bandung untuk mendapatkan KIA.

“Dengan demikian, secara bertahap dokumen identitas kependudukan bagi anak di Kota Bandung dapat terpenuhi,” ujarnya.

Berikut 15 sekolah yang mengikuti program Kisanak ini yakni: SMP Negeri 28; SD Negeri 208 Luginasari; SD Negeri 269 GB Arcamanik; SD Negeri 140 Arcamanik; SD Negeri 137 Cijerokaso; SD Negeri 132
Cihaurgeulis; SD Negeri 050 Cibiru; SD Negeri 179 Sarijadi; SD Negeri 199 Sayuran; SD Negeri 111 Pindad; SD Negeri 270 Gentra; SD Itqan; SD Tunas Unggul; RA Al-Kautsar; dan MI Ad-Dimyati. (hms)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *