Jakarta, adajabar.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah aset bernilai fantastis dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel pada Rabu (20/8/2025).
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, mengungkapkan, barang bukti yang diamankan tidak hanya berupa uang tunai, tetapi juga kendaraan mewah.
“Ada uang, ada puluhan mobil, dan ada motor Ducati,” ujar Fitroh kepada wartawan, Kamis (21/8/2025).
Puluhan Mobil dan Motor Mewah
Menurut Fitroh, kendaraan yang disita diduga terkait dengan praktik pemerasan yang dilakukan dalam urusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Penyidik KPK menduga aset-aset itu dibeli menggunakan hasil gratifikasi maupun pungutan liar yang diperoleh dari perusahaan-perusahaan.
“Jumlah pastinya masih dalam proses pencatatan, namun kami pastikan nilainya cukup besar,” tambahnya.
Motor Ducati yang ikut disita disebut bernilai miliaran rupiah. Penyidik juga masih menelusuri kepemilikan sah puluhan mobil yang ditemukan, termasuk apakah seluruhnya terdaftar atas nama Noel atau pihak lain yang terkait.
11 Orang Terjaring OTT
Selain Noel, KPK turut mengamankan 10 orang lainnya dalam OTT tersebut. Mereka terdiri dari pejabat di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, pihak swasta, hingga perantara yang diduga terlibat dalam alur suap maupun pemerasan.
“Semua yang diamankan saat ini sudah menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK,” ujar Fitroh.
Modus Pemerasan
Berdasarkan informasi awal, kasus ini terkait dugaan pemerasan terhadap sejumlah perusahaan dalam proses sertifikasi K3. Sertifikasi tersebut merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi perusahaan untuk memastikan standar keselamatan kerja sesuai peraturan.
Namun, alih-alih mengikuti prosedur resmi, sejumlah perusahaan diduga dipaksa memberikan sejumlah uang agar proses sertifikasi dipercepat atau diloloskan.
“Ini jelas merugikan dunia usaha sekaligus mencederai prinsip keadilan dalam pelayanan publik,” tegas Fitroh.
Langkah Selanjutnya
KPK memastikan akan menelusuri lebih jauh aliran dana dalam kasus ini, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain. Lembaga antirasuah itu juga tidak menutup kemungkinan memanggil pejabat tinggi lain di Kementerian Ketenagakerjaan bila ditemukan bukti kuat.
“Semua perkembangan akan kami sampaikan ke publik secara transparan. Saat ini tim sedang bekerja, dan status hukum para pihak yang diamankan akan segera ditentukan dalam 1×24 jam,” pungkas Fitroh.
Kasus ini menjadi sorotan publik lantaran menjerat seorang pejabat setingkat wakil menteri yang selama ini dikenal vokal dalam isu buruh. OTT ini sekaligus menjadi peringatan bahwa praktik korupsi bisa menyusup ke segala lini, termasuk lembaga yang seharusnya melindungi pekerja dan dunia usaha. (dbs)
