Ada Jabar Update

Dari Rumpin, Rimbawan Menyemai Kehidupan untuk Generasi Mendatang DWP Kementerian Kehutanan Gelar Penanaman Pohon Peringati Hari Bakti Rimbawan ke-43 Tokoh Sejarah Nyak Sandang Wafat, Pernah Sumbangkan Harta untuk Pesawat RI Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menurut Purbaya, pemerintah telah menghitung secara matang ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap terkendali, bahkan jika harga minyak dunia berada di level tinggi. “Kami siap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/3/2026). Ia menegaskan, perhitungan tersebut telah mempertimbangkan berbagai skenario kenaikan harga minyak global, mulai dari 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel. Dengan demikian, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. “BBM bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran sudah kami siapkan,” jelasnya. Namun demikian, Purbaya mengakui pemerintah tidak dapat mengontrol harga BBM non-subsidi. Hal ini karena jenis BBM tersebut mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan lain untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia. Salah satunya berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya mencapai Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan. Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan penerimaan dari sektor energi dan sumber daya mineral melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bantalan tambahan untuk menjaga stabilitas subsidi energi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik internasional yang berpotensi mengganggu pasokan energi. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga BBM bersubsidi dapat terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi sepanjang 2026. Arus Pendatang ke Jakarta Meningkat, Jaksel Catat 225 Warga Baru

Beranda Peristiwa Alasan Keselamatan, Stasiun Karet Bakal Ditutup Tahun Ini

Peristiwa

Alasan Keselamatan, Stasiun Karet Bakal Ditutup Tahun Ini

4 Januari 2025

Jakarta, adajabar.com – Dikarenakan kerentanan akses menuju Stasiun Karet yang memicu kemacetan dan disertai alasan keselamatan penumpang, Stasiun KRL Karet direncanakan akan ditutup.

“Faktor keselamatan menjadi pertimbangan utama (penutupan Stasiun Karet) karena dengan rangkaian sebanyak 12 gerbong

KRL tidak preipal di perlintasan (rangkaian KRL akan menutup perlintasan),” ungkap VP Corporate Secretary KAl Commuter Joni Martinus.

Joni menjelaskan bahwa dalam satu jam, pengguna commuter line yang masuk ke Stasiun Karet mencapai hampir 2 ribu penumpang, dengan waktu tunggu pemberangkatan selama 10 menit.

Hal itu membutuhkan kapasitas ruang tunggu sebanyak 330 orang. Padahal, saat ini, hall Stasiun Karet hanya dapat menampung sekitar 150 orang, yang dinilai menimbulkan risiko terhadap keselamatan pengguna.

Sedangkan, apabila Stasiun Karet digabung dengan BNI City, Joni meyakini para penumpang dapat menikmati fasilitas dan layanan yang optimal dengan keamanan yang terjamin. Terlebih, lokasi stasiun BNI City di Dukuh Atas sudah terintegrasi dengan beragam moda transportasi lainnya.

Dijelaskan pula, integrasi operasional Stasiun Karet dan BNI City dapat memangkas waktu perjalanan kereta bandara, dari 56 menit menjadi 40 menit, dengan keberangkatan awal dari Stasiun Manggarai. (dbs)

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan