Ada Jabar Update
Dari Rumpin, Rimbawan Menyemai Kehidupan untuk Generasi Mendatang DWP Kementerian Kehutanan Gelar Penanaman Pohon Peringati Hari Bakti Rimbawan ke-43 Tokoh Sejarah Nyak Sandang Wafat, Pernah Sumbangkan Harta untuk Pesawat RI Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menurut Purbaya, pemerintah telah menghitung secara matang ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap terkendali, bahkan jika harga minyak dunia berada di level tinggi. “Kami siap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/3/2026). Ia menegaskan, perhitungan tersebut telah mempertimbangkan berbagai skenario kenaikan harga minyak global, mulai dari 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel. Dengan demikian, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. “BBM bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran sudah kami siapkan,” jelasnya. Namun demikian, Purbaya mengakui pemerintah tidak dapat mengontrol harga BBM non-subsidi. Hal ini karena jenis BBM tersebut mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan lain untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia. Salah satunya berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya mencapai Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan. Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan penerimaan dari sektor energi dan sumber daya mineral melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bantalan tambahan untuk menjaga stabilitas subsidi energi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik internasional yang berpotensi mengganggu pasokan energi. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga BBM bersubsidi dapat terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi sepanjang 2026. Arus Pendatang ke Jakarta Meningkat, Jaksel Catat 225 Warga Baru

Komisi IV DPRD Jawa Barat Mendorong Penyelesaian Proyek Pembangunan Terminal Cikarang

Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat Achdar Sudrajat. (hms/aj)

Kabupaten Bekasi, adajabar.com – Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat Achdar Sudrajat, menekankan agar Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) PPP LLAJ Wilayah I Bogor Dinas Perhubungan Provinsi Jabar menuntaskan proyek pembangunan terminal tipe B di Cikarang, Kabupaten Bekasi.

Terminal tipe B Cikarang, Kabupaten Bekasi merupakan terminal yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi atau AKDP, angkutan kota (AK) hingga angkutan pedesaan atau ADES.

“Pembangunan fisik terminal tipe B Cikarang ini segera selesai, terealisasi 85%, dan berharap berjalan tanpa kendala apapun,” pinta Achdar Sudrajat saat monitoring progres pembangunan terminal tipe B Cikarang, Kabupaten Bekasi, Kamis (1/2/2024).

Menurut Achdar Sudrajat, terminal tipe B Cikarang memang harus ditingkatkan demi kenyamanan. Terminal tipe B Cikarang tersebut merupakan perpaduan Terminal Ciledug dan Terminal Bekasi.

Terkait anggaran untuk pembangunan terminal tipe B Cikarang sudah dianggarkan di Tahun Anggaran (TA) 2023, dengan nilai proyek sekitar Rp18 miliar, nilai yang cukup memadai untuk peningkatan terminal tipe B Cikarang.

“Sekitar Rp18 miliar (nilai proyeknya), penjelasan dari UPTD PPP LLAJ Wilayah I Bogor Dinas Perhubungan Provinsi Jabar sudah 100% (realisasinya),” ujarnya. (hms/aj)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *