Ada Jabar Update

Dorong Penghijauan, BPDAS Cimanuk–Citanduy Sosialisasikan Rehabilitasi Lahan di Ciamis Dari Rumpin, Rimbawan Menyemai Kehidupan untuk Generasi Mendatang DWP Kementerian Kehutanan Gelar Penanaman Pohon Peringati Hari Bakti Rimbawan ke-43 Tokoh Sejarah Nyak Sandang Wafat, Pernah Sumbangkan Harta untuk Pesawat RI Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menurut Purbaya, pemerintah telah menghitung secara matang ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap terkendali, bahkan jika harga minyak dunia berada di level tinggi. “Kami siap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/3/2026). Ia menegaskan, perhitungan tersebut telah mempertimbangkan berbagai skenario kenaikan harga minyak global, mulai dari 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel. Dengan demikian, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. “BBM bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran sudah kami siapkan,” jelasnya. Namun demikian, Purbaya mengakui pemerintah tidak dapat mengontrol harga BBM non-subsidi. Hal ini karena jenis BBM tersebut mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan lain untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia. Salah satunya berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya mencapai Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan. Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan penerimaan dari sektor energi dan sumber daya mineral melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bantalan tambahan untuk menjaga stabilitas subsidi energi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik internasional yang berpotensi mengganggu pasokan energi. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga BBM bersubsidi dapat terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi sepanjang 2026.

Beranda Parlementaria DPRD Jawa Barat Buka Masa Sidang Kedua Tahun Sidang 2023/2024

Parlementaria

DPRD Jawa Barat Buka Masa Sidang Kedua Tahun Sidang 2023/2024

admin - DPRD Jabar, DPRD Jawa Barat

5 Januari 20245 Januari 2024

Masa sidang II tahun sidang 2023/2024 dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat, Kamis (4/1/2024). (hms/aj)

Bandung, adajabar.com – Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat resmi dibuka Masa Sidang II tahun sidang 2023/2024 pada Kamis, (4/1/2024).

Rapat pembukaan masa sidang II tahun sidang 2023/2024 dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Jawa Barat Brigadir Jenderal (Brigjen) TNI (Purn) Taufik Hidayat, turut mendampingi Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Achmad Ru’yat.

Hadir pula Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jabar, dan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Jabar atau yang mewakili.

“Bahwa pada hari ini (Kamis 4 Januari 2023) kita telah masuk lembaran baru tahun 2024. Kaitan dengan hal tersebut DPRD Jawa Barat membuka masa persidangan II tahun sidang 2023/2024,” kata Brigjen TNI (Purn) Taufik Hidayat.

Memperhatikan ketentuan peraturan DPRD Jawa Barat, maka untuk mengawali masa persidangan II tahun sidang 2023/2024 harus diresmikan atau dibuka melalui rapat paripurna. Pihaknya berharap di masa sidang II tahun sidang 2023/2024 DPRD Jawa Barat bisa meningkatkan kinerjanya, dan diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat Jabar.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Achmad Ru’yat menambahkan, dengan telah diresmikan atau dibukanya masa sidang II tahun sidang 2023/2024 dalam rapat paripurna. Maka dimulai pula kegiatan-kegiatan DPRD Jawa Barat.

Sebelum kegiatan tersebut dimulai, DPRD Jawa Barat membahas rencana kegiatan di Badan Musyawarah (Banmus). Dalam rapat Banmus, hadir seluruh perwakilan fraksi, komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD) lainnya.

“Setelah rapat paripurna pembukaan masa sidang, ditindaklanjuti dengan rapat Banmus untuk membahas jadwal-jadwal DPRD Jawa Barat,” tambah Achmad Ru’yat. (hms/aj)

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan