Aksi Damai Bela Palestina Monas

Jakarta, adajabar.com – Ratusan ribu orang memadati lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, sebagai bentuk solidaritas dukungan dan pembelaan pada hak-hak warga Palestina. Mereka mengenakan pakaian serba putih dan melambai-lambaikan bendera Palestina, atau mengenakan ikat kepala atau sorban berlambang bendera Palestina, Minggu (5/11/2023).

Massa dari berbagai kelompok dan golongan mulai memadati area Monas mulai pukul 06.00. Ada yang datang menggunakan kendaraan pribadi sepeda motor, mobil maupun angkutan umum. Mereka dikawal petugas gabungan dari unsur TNI dan Polri.

Aksi damai ditunjukkan sebagian massa dengan jalan kaki sembari melantunkan shalawat dari Bundaran HI menuju Monas. Sambil mengibarkan bendera Palestina dan Indonesia serta sejumlah spanduk dan poster.

Selain MUI, aksi damai ini didukung Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Persekutuan Gereja Gerakan di Indonesia (PGI), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Persatuan Umat Budha Indonesia (Permabudhi), Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin), ormas-ormas keagamaan, perguruan tinggi, pondok pesantren, DKM dan lain-lain.

Di antara ribuan pendemo ini ada sejumlah tokoh di antaranya, Ahmad Heryawan mantan Gubernur Jawa Barat dan Fadli Zon, Senator DPD RI Sylviana Murni.

Kemudian Menteri koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhajir Effendi, Menlu Retno Marsudi dan Ketua DPR RI Puan Maharani serta ketua MPR Bambang Susetyo.

Tampak pula mantan Ketua MPR RI, Amien Rais; mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla; dan mantan Ketua PP Muhammadiyah, Din Syamsudin.

Menurut Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri, Sudarnoto Abdul Hakim, masa yang hadir dalam aksi Bela Palestina ini berasal dari berbagai komponen yang ada di wilayah Jakarta, Bogor, Depok Tangerang dan Bekasi. Aksi ini sebagai ungkapan nurani kebangsaan dan kemanusiaan.

“Masa yang hadir hari ini di Monas sekitar dua juta orang. Mereka berasal dari berbagai golongan kelompok,” ujar Sudarmoto.

Dia menegaskan, aksi ini sebagai bentuk tekanan publik untuk melawan kejahatan perang yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina, terutama ibu-ibu dan anak-anak.

“Aksi bela Palestina ini juga dilakukan buntut dari serangan masif Israel yang menewaskan ribuan anak-anak dan perempuan di Jalur Gaza,” tandasnya. (dbs)

DWP Kementerian Kehutanan Gelar Penanaman Pohon Peringati Hari Bakti Rimbawan ke-43

Tokoh Sejarah Nyak Sandang Wafat, Pernah Sumbangkan Harta untuk Pesawat RI

Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menurut Purbaya, pemerintah telah menghitung secara matang ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap terkendali, bahkan jika harga minyak dunia berada di level tinggi. “Kami siap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/3/2026). Ia menegaskan, perhitungan tersebut telah mempertimbangkan berbagai skenario kenaikan harga minyak global, mulai dari 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel. Dengan demikian, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. “BBM bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran sudah kami siapkan,” jelasnya. Namun demikian, Purbaya mengakui pemerintah tidak dapat mengontrol harga BBM non-subsidi. Hal ini karena jenis BBM tersebut mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan lain untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia. Salah satunya berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya mencapai Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan. Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan penerimaan dari sektor energi dan sumber daya mineral melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bantalan tambahan untuk menjaga stabilitas subsidi energi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik internasional yang berpotensi mengganggu pasokan energi. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga BBM bersubsidi dapat terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi sepanjang 2026.

Arus Pendatang ke Jakarta Meningkat, Jaksel Catat 225 Warga Baru

Juwono Sudarsono Meninggal Dunia di Usia 84 Tahun, Ini Profilnya

Erick Thohir: FIFA Series 2026 Jadi Ajang Indonesia Tunjukkan Kualitas Tuan Rumah