Ada Jabar Update
Dari Rumpin, Rimbawan Menyemai Kehidupan untuk Generasi Mendatang DWP Kementerian Kehutanan Gelar Penanaman Pohon Peringati Hari Bakti Rimbawan ke-43 Tokoh Sejarah Nyak Sandang Wafat, Pernah Sumbangkan Harta untuk Pesawat RI Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menurut Purbaya, pemerintah telah menghitung secara matang ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap terkendali, bahkan jika harga minyak dunia berada di level tinggi. “Kami siap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/3/2026). Ia menegaskan, perhitungan tersebut telah mempertimbangkan berbagai skenario kenaikan harga minyak global, mulai dari 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel. Dengan demikian, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. “BBM bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran sudah kami siapkan,” jelasnya. Namun demikian, Purbaya mengakui pemerintah tidak dapat mengontrol harga BBM non-subsidi. Hal ini karena jenis BBM tersebut mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan lain untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia. Salah satunya berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya mencapai Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan. Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan penerimaan dari sektor energi dan sumber daya mineral melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bantalan tambahan untuk menjaga stabilitas subsidi energi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik internasional yang berpotensi mengganggu pasokan energi. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga BBM bersubsidi dapat terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi sepanjang 2026. Arus Pendatang ke Jakarta Meningkat, Jaksel Catat 225 Warga Baru

Pembangunan Infrastruktur Jalan Perlu Perencanaan Matang

Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat, Kasan Basari.

Bandung, adajabar.com – Terkait dengan masalah kuantitas dan kualitas jalan, perlu diperhatikan pada ruas jalan provinsi maupun kabupaten/kota untuk meningkatkan angka konektivitas.

Sehingga akan cukup banyak pembangunan jalan di Jabar. Harapannya ke depan, pembangunan jalan ini bermanfaat untuk menghubungkan sentra produksi yang ada di kabupaten terhadap pusat-pusat pertumbuhan kota dan pembangunan jalan desa.

Perihal kemantapan jalan, Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat Kasan Basari, itu baru sebagian dari kinerja Dinas BMPR Jabar yang sudah dijalankan. Sedangkan peningkatan utama sekarang adalah indikator konektivitasnya.

“Konektivitas jalan ini difokuskan untuk mendukung jaringan sektor unggulan, seperti sektor wisata serta akses Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati. Dengan tidak mengabaikan  konektivitas untuk menyelesaikan kesenjangan infrastruktur di wilayah selatan Jabar dan wilayah lainnya,” jelas Kasan Basari, saat diwawancarai.

Sedangkan untuk aksesibilitas konektivitas di wilayah Jabar selatan, memang masih memiliki sejumlah kekurangan. Pengembangan Jabar selatan sebagian besar ditujukan untuk pariwisata dan hutan lindung. Sedangkan dari segi infrastruktur, bagian selatan Jabar belum sepenuhnya sempurna dibandingkan infrastruktur Jabar utara dan tengah yang sudah mantap.

Jalan yang berkondisi baik hanya dua ruas jalan, dimana itu merupakan jalan provinsi dan nasional. Sedangkan jalan lainnya terlalu sempit, dan berkualitas buruk. Biasanya jalan ini berstatus jalan kabupaten atau desa.

Di kawasan selatan Jabar, akses jalan antara satu kecamatan dengan kecamatan lain harus muter dulu, padahal jaraknya dekat. Dari Garut tengah mau ke kawasan selatannya bisa muter hingga lima jam.

“Poros konektivitas Jabar selatan yang sudah terbangun di antaranya jalur Ciletuh-Sukabumi-Pelabuhan Ratu hingga Pangandaran,” ujarnya.

Kasan Basari juga menjelaskan, bahwa  kemantapan jalan tanpa konektivitas akan menjadi percuma. Pasalnya, kemantapan jalan adalah bagian dari konektivitas juga.

Sehingga konektivitas dan kemantapan jalan diharapkan dapat mendukung aktivitas perekonomian dan pertumbuhan pembangunan di Jabar secara merata.

“Apabila kondisi infrastruktur jalan sesuai yang diharapkan, maka konektivitas yang diharapkan pada satu daerah dengan daerah lainnya tidak akan terganggu,” katanya.

Terkait soal pengembangan jalan di jalur selatan, memang Pemrov Jabar berencana akan banyak membangun akses. Diantaranya akses Cileunyi-Garut-Tasik-Banjar, bahkan hingga ke Cilacap, Jawa Tengah.

Kasan Basari berharap, konektivitasnya dapat tersambung ke kawasan wisata Pangandaran. Adapun pembangunan jalan yang menghubungkan jalur selatan dengan jalur tengah Jabar, kelak jalan tersebut dapat menghubungkan kawasan pusat pariwisata Ciletuh.

“Tentu saja akan cukup banyak pembangunan jalan di Jabar. Harapannya ke depan, pembangunan jalan ini bermanfaat untuk menghubungkan sentra produksi yang ada di kabupaten terhadap pusat-pusat pertumbuhan kota dan pembangunan jalan desa,” ungkapnya.

Untuk memenuhi keperluan tersebut, memang diperlukan kolaborasi antara pusat, provinsi, dan daerah untuk mewujudkan jalan yang mantap. Masalahnya, anggaran pembangunan jalan setiap tahun masih kurang.

“Maka apabila ada pengembangan sebuah kawasan oleh swasta, kalua bisa harus dibarengi dengan pembangunan jalannya sebagai bentuk andil swasta dalam pembangunan Jabar,” pungkasnya. (adikarya/aj)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *