Bandung, adajabar.com – Prinsip adil dan merata yang diterapkan dalam pembangunan nasional dan regional menekankan bahwa setiap wilayah memiliki peluang yang setara dalam proses pembangunan. Namun, implementasinya akan dipengaruhi oleh kondisi modal dasar dan faktor dominan yang ada.
Pengembangan kebijakan pembangunan regional harus mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan. Hal ini karena kebijakan ini bertujuan untuk mencapai tujuan pembangunan, meningkatkan kualitas kehidupan, dan memperbaiki lingkungan di dalam wilayah tersebut.
Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat Kasan Basari, berpendapat perlunya menerapkan pendekatan yang berbeda, sesuai dengan kondisi geografi dan sesuai dengan masalah yang dihadapi.
“Sehingga dengan demikian kebijakan pembangunan regional harus disesuaikan dengan kondisi pada daerah bersangkutan. Ini demi kesejahteraan dan peningkatan kualitas lingkungan,” ujar Kasan Basari, kepada saat di wawancarai, kamis (5/10/2023).
Setidaknya ada tiga tahapan dalam pembangunan regional, yaitu pra-pembangunan, proses pembangunan, dan pasca pembangunan.
Dalam melaksanakan pembangunan dan kebijakan pembangunan regional, pada tahap pra-pembangunan wajib melakukan penelitian yang dimulai dengan identifikasi modal dasar apa yang dimiliki region yang bersangkutan, faktor dominan apa yang melandasinya dan masalah-masalah apa yang menjadi hambatan yang harus diatasi.
Ketiga pokok tersebut wajib ditelaah secara mendalam demi keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk ditarik kesimpulannya.
“Maka kesimpulan tersebut menjadi dasar perencanaan bagi pembuat keputusan, untuk mengembangkan kebijaksanaan pembangunan regional,” jelasnya.
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembangunan regional. Pertama, faktor hidrografi, sebagai penunjang secara langsung dalam kehidupan, menjamin pertanian, pembangkit tenaga, dan prasarana serta sarana komunikkasi transportasi.
Kedua, faktor topografi, dalam hal ini tinggi rendahnya permukaan bumi setempat yang memberi landasan terhadap pembangunan yang akan dikembangkan di region yang bersangkutan.
Ketiga, faktor klimatologi, merupakan factor dominan yang berpengaruh terhadap gerak langkah manusia termasuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan regional dan nasional. Keempat, faktor flora dan fauna merupakan sumber daya hayati. Contonya tumbuh-tumbuhan, hutan, hewan di darat maupun di peraiaran yang menunjang pengembangan dan pembangunan region tersebut.
Kelima, faktor kemungkinan pengembangan, merupakan faktor yang wajib diperhitungkan bagi masadepan mengingat pertumbuhan dan perkembangan penduduk dengan segala kebutuhannya yang tidak kunjung akan berhenti. Factor ini menunjang stabilitas kehidupan dengan pengembangan dan pembangunannya pada masa yang akan datang.
“Modal dan faktor tersebut, dianalisis dan dirumuskan menjadi aspek-aspek geografi yang dapat diteliti bagi kepentingan perancangan, perencanaan dan pembangunan regional serta nasional,” ujarnya.
Selanjutnya, tiap aspek tadi diukur tingkat kualitasnya untuk menentukan kebijakasanaan regioanal dalam rangka membuat keputusan tentang model pembangunan yang akan dikembangkan.
Untuk kepentingan pengukuran tadi, kita wajib menentukan parameter yang menjadi pedoman penentuan kualitas aspek yang menunjang atau menjadi masalah/penghambat pembangunan.
Kembali kepada identifikasi, pengumpulan data dan analisis aspek-aspek geografi region yang akan dikembangkan, aspek-aspek geografi yang akan diidentifikasi dan dianalisis.
Dimana hal tersebut meliputi keadaan lahan dengan kondisi morfologinya, kemungkinan pengembangan transportasi-komunikasi, kemungkinan pengembangan teknologi, kependudukan (demografi), hidrologi, iklim dan cuaca, kemungkinan penjagaan dan pelestariaan lingkungan, serta lokasi relatif terhadap daerah lain.
“Secara umum, aspek-aspek diatas merupakan modal dasar dan faktor dominan bagi pengembangan industri, pemukiman dan daerah perdagangan,” papar Anggota Fraksi Gerindra dapil Indramayu-Cirebon ini. “Akan tetapi, sektor manakah yang paling sesuai dan pada lokasi mana dari region itu yang paling serasi bagi sektor tersebut untuk dikembangkan. Ini butuh kejelian dari pemangku kebijakan,” pungkasnya. (adikarya/aj)
