Ada Jabar Update
Dorong Penghijauan, BPDAS Cimanuk–Citanduy Sosialisasikan Rehabilitasi Lahan di Ciamis Dari Rumpin, Rimbawan Menyemai Kehidupan untuk Generasi Mendatang DWP Kementerian Kehutanan Gelar Penanaman Pohon Peringati Hari Bakti Rimbawan ke-43 Tokoh Sejarah Nyak Sandang Wafat, Pernah Sumbangkan Harta untuk Pesawat RI Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menurut Purbaya, pemerintah telah menghitung secara matang ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap terkendali, bahkan jika harga minyak dunia berada di level tinggi. “Kami siap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/3/2026). Ia menegaskan, perhitungan tersebut telah mempertimbangkan berbagai skenario kenaikan harga minyak global, mulai dari 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel. Dengan demikian, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. “BBM bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran sudah kami siapkan,” jelasnya. Namun demikian, Purbaya mengakui pemerintah tidak dapat mengontrol harga BBM non-subsidi. Hal ini karena jenis BBM tersebut mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan lain untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia. Salah satunya berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya mencapai Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan. Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan penerimaan dari sektor energi dan sumber daya mineral melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bantalan tambahan untuk menjaga stabilitas subsidi energi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik internasional yang berpotensi mengganggu pasokan energi. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga BBM bersubsidi dapat terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi sepanjang 2026.

Sosialisasikan Perda PPA, Anggota DPRD Jawa Barat Lilis Boy Soroti Peningkatan Kasus Kekerasan Terhadap Anak

Anggota DPRD Lilis Boy usai sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Penyelenggaraan Perlindungan Anak (PPA), Kabupaten Cianjur, Senin (2/10/2023). ***

Kabupaten Cianjur – Anggota DPRD Jawa Barat Lilis Boy menyoroti trend peningkatan berbagai kasus kekerasan pada anak di Cianjur selama periode Januari sampai Juli 2023. 

“Iya saya mengetahui itu, memang di Cianjur banyak korban child trafficking. Anak yang dijual, korban kekerasan seksual dan bentuk kekerasan lainnya,” kata Lilis Boy usai sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Penyelenggaraan Perlindungan Anak (PPA), Kabupaten Cianjur, Senin (2/10/2023). 

Menurut Lilis Boy, perlu pendekatan yang menyeluruh atau holistik untuk menangani atau menekan tingginya kasus kekerasan pada anak. Salah satu upaya yang bisa dilakukan seperti memberikan sosialisasi diantaranya, sosialisasi Perda PPA, pendekatan dengan pendidikan agama. 

Kemudian, peran orang tua dalam mengawasi perilaku anak dinilai sangat penting agar anak tidak menjadi korban atau pun pelaku kekerasan. Pengawasan orang tua terhadap akses internet pun sebaiknya dilakukan, terlebih untuk hal-hal yang dinilai akan berdampak buruk pada perilaku anak. 

“Saya melihat banyak anak-anak yang butuh perlindungan, rasa aman dari berbagai bentuk kekerasan. Banyak faktor yang mengakibatkan kekerasan itu muncul, pengaruh negatif internet, kurang harmonisnya keluarga yang didalamnya banyak anak-anak menjadi korban,” katanya. 

Bagaimana dengan peran pemerintah tambah Lilis Boy, menurutnya sudah banyak yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar atau Pemkab Cianjur, seperti pendampingan hingga memberikan bantuan hukum, pencegahan dan bentuk komitmen lain dari pemerintah dalam menangani kekerasan pada anak.  

Untuk diketahui, berdasarkan data Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) kasus kekerasan di Kabupaten Cianjur mengalami trend peningkatan selama periode Januari sampai Juli 2023. *** 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *