Ada Jabar Update
Dari Rumpin, Rimbawan Menyemai Kehidupan untuk Generasi Mendatang DWP Kementerian Kehutanan Gelar Penanaman Pohon Peringati Hari Bakti Rimbawan ke-43 Tokoh Sejarah Nyak Sandang Wafat, Pernah Sumbangkan Harta untuk Pesawat RI Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menurut Purbaya, pemerintah telah menghitung secara matang ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap terkendali, bahkan jika harga minyak dunia berada di level tinggi. “Kami siap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/3/2026). Ia menegaskan, perhitungan tersebut telah mempertimbangkan berbagai skenario kenaikan harga minyak global, mulai dari 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel. Dengan demikian, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. “BBM bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran sudah kami siapkan,” jelasnya. Namun demikian, Purbaya mengakui pemerintah tidak dapat mengontrol harga BBM non-subsidi. Hal ini karena jenis BBM tersebut mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan lain untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia. Salah satunya berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya mencapai Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan. Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan penerimaan dari sektor energi dan sumber daya mineral melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bantalan tambahan untuk menjaga stabilitas subsidi energi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik internasional yang berpotensi mengganggu pasokan energi. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga BBM bersubsidi dapat terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi sepanjang 2026. Arus Pendatang ke Jakarta Meningkat, Jaksel Catat 225 Warga Baru

Peran Strategis Jawa Barat Dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi Nasional

Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat, Dadang Kurniawan. (ist)

Kabupaten Bandung, adajabar.com – Provinsi Jawa Barat terletak berdekatan dengan Provinsi DKI Jakarta, yang menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi nasional. Karena posisi strategis ini, Jawa Barat memiliki potensi untuk menjadi pusat perdagangan, keuangan, permodalan, dan pengembangan teknologi.

Pemerintah pusat telah memberikan perhatian khusus pada percepatan pembangunan di berbagai daerah, termasuk di antaranya pembangunan ekonomi di Jawa Barat, sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan daya saing industri nasional.

Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat, Dadang Kurniawan mengungkapkan, jika melihat keunggulan sumber daya manusia (SDM) di Provinsi Jawa Barat, Dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia saat ini, Jawa Barat memiliki potensi besar sebagai faktor produksi dan pasar.

Selain itu, kualitas SDM Jawa Barat cukup baik, didukung oleh banyak perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Oleh karena itu, menggenjot percepatan pembangunan ekonomi di Jawa Barat adalah suatu keharusan, baik oleh pemerintah pusat maupun oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri.

“Kita memiliki banyak potensi yang harus kita manfaatkan dengan baik. Percepatan pembangunan ekonomi adalah kunci untuk mendorong pembangunan di Jawa Barat,” kata Dadang Kurniawan.

Dalam rangka mendorong akselerasi pembangunan, Dadang Kurniawan mengungkapkan beberapa strategi utama untuk mempercepat pembangunan ekonomi Jawa Barat. Ini mencakup pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru, partisipasi dunia usaha dalam pembangunan infrastruktur, percepatan proses pengambilan keputusan pemerintah, peningkatan daya saing Kabupaten/Kota, dan peningkatan integrasi pasar domestik.

Akselerasi pembangunan ekonomi harus difokuskan pada penataan lingkungan perkotaan dan pedesaan yang lebih baik.

“Penataan ini melibatkan pembangunan pemukiman beserta fasilitas pendukung seperti pasokan air bersih, sarana dan prasarana lingkungan, pengolahan air limbah, drainase perkotaan, hingga tempat pembuangan sampah,” ujar Dadang Kurniawan.

Salah satu strategi lainnya adalah mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi melalui revitalisasi dan pengembangan kawasan industri di berbagai daerah, termasuk Bekasi, Karawang, Purwakarta, Majalengka, Subang, Sukabumi, hingga wilayah Selatan Jawa Barat.

Pengembangan teknologi dan peningkatan kualitas SDM juga menjadi prioritas, dengan fokus pada pusat-pusat pertumbuhan industri yang dilengkapi dengan pusat inovasi.

Strategi berikutnya adalah meningkatkan daya saing kabupaten/kota melalui pengembangan kompetensi inti industri kabupaten/kota dan reformasi birokrasi untuk mendukung investasi dan pengembangan usaha.

Meskipun upaya pembangunan ekonomi di Jawa Barat masih belum merata secara signifikan, terdapat disparitas pembangunan ekonomi antara wilayah selatan dan utara Jawa Barat. Oleh karena itu, Dadang Kurniawan menekankan bahwa akselerasi pembangunan ekonomi di Jawa Barat tidak dapat sepenuhnya bergantung pada mekanisme pasar.

Peran pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi/kabupaten/kota di Jawa Barat, menjadi sangat penting untuk mendorong pembangunan ekonomi yang lebih adil dan merata di seluruh wilayah.

“Keseimbangan antara peran pemerintah dan kekuatan internal yang dimiliki Jawa Barat harus menjadi motor penggerak dalam percepatan pembangunan ekonomi,” Dadang Kurniawan menambahkan. (adikarya/aj)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *