Ada Jabar Update
Dari Rumpin, Rimbawan Menyemai Kehidupan untuk Generasi Mendatang DWP Kementerian Kehutanan Gelar Penanaman Pohon Peringati Hari Bakti Rimbawan ke-43 Tokoh Sejarah Nyak Sandang Wafat, Pernah Sumbangkan Harta untuk Pesawat RI Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menurut Purbaya, pemerintah telah menghitung secara matang ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap terkendali, bahkan jika harga minyak dunia berada di level tinggi. “Kami siap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/3/2026). Ia menegaskan, perhitungan tersebut telah mempertimbangkan berbagai skenario kenaikan harga minyak global, mulai dari 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel. Dengan demikian, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. “BBM bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran sudah kami siapkan,” jelasnya. Namun demikian, Purbaya mengakui pemerintah tidak dapat mengontrol harga BBM non-subsidi. Hal ini karena jenis BBM tersebut mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan lain untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia. Salah satunya berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya mencapai Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan. Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan penerimaan dari sektor energi dan sumber daya mineral melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bantalan tambahan untuk menjaga stabilitas subsidi energi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik internasional yang berpotensi mengganggu pasokan energi. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga BBM bersubsidi dapat terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi sepanjang 2026. Arus Pendatang ke Jakarta Meningkat, Jaksel Catat 225 Warga Baru

Anggota DPRD Jawa Barat Daddy Rohanady Apresiasi Keseriusan DBMPR Jabar Benahi Jalan Provinsi

Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat Daddy Rohanady.

Bandung, adajabar.com – Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) berupaya secara serius membenahi jalan provinsi pada tahun anggaran 2024, Hal tersebut di apresiasi oleh Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat Daddy Rohanady.

Pengajuan anggaran Rp2,1 triliun guna merekonstruksi jalan yang rusak parah, menurutnya merupakan sebuah langkah baik, mengingat bertapa vitalnya infrastruktur jalan dalam menunjang mobilitas masyarakat, guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.

“Menurut saya, untuk kebutuhan jalan dan jembatan, angkanya enggak terlalu cukup. Tapi ini menggembirakan karena angkanya naik, daripada tahun sebelumnya (2023),” ujarnya.

Menurutnya hal ini senada dengan tagline DBMPR Jabar “jalan mantap, ekonomi lancar”. Sebab dia mengaku pernah mengalami sendiri, Ketika seorang petani di Kabupaten Garut menawarinya hasil pertanian berupa tomat.

Saat itu, petani memintanya untuk memetik sendiri sebanyak mungkin sesuai kemampuan, tanpa harus membayar sepeserpun hasil pertanian tersebut, hal tersebut membuatnya cukup heran.

“Saya pernah ditawari gratis. Saya tanya kenapa? Ternyata karena kondisinya jalannya yang rusak membuat harga ongkos angkut sangat mahal. Harga tomat enggak lebih mahal dari ongkos angkut. Jadi mereka lebih memilih memberikan kepada orang yang mau, asal diangkut sendiri daripada dijual. Sehingga hari ini itu pertanian belum menjadi mata pencaharian menjanjikan bagi masyarakat,” paparnya.

Daddy Rohanady mengakui tidak sedikit biaya yang dibutuhkan dalam memperbaiki jalan milik provinsi yang panjangnya 2.360 kilometer. Apalagi secara usia, dia tidak menampik sudah banyak jalan yang sejatinya telah habis masa pakai atau kadaluarsa.

“Memang dibutuhkan anggaran tidak sedikit. Apalagi kalau melihat beban, sekitar 65 persen umur teknis jalan sudah habis dan memang harus dilakukan rekonstruksi,” ujarnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *