Ada Jabar Update

Dorong Penghijauan, BPDAS Cimanuk–Citanduy Sosialisasikan Rehabilitasi Lahan di Ciamis Dari Rumpin, Rimbawan Menyemai Kehidupan untuk Generasi Mendatang DWP Kementerian Kehutanan Gelar Penanaman Pohon Peringati Hari Bakti Rimbawan ke-43 Tokoh Sejarah Nyak Sandang Wafat, Pernah Sumbangkan Harta untuk Pesawat RI Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menurut Purbaya, pemerintah telah menghitung secara matang ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap terkendali, bahkan jika harga minyak dunia berada di level tinggi. “Kami siap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/3/2026). Ia menegaskan, perhitungan tersebut telah mempertimbangkan berbagai skenario kenaikan harga minyak global, mulai dari 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel. Dengan demikian, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. “BBM bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran sudah kami siapkan,” jelasnya. Namun demikian, Purbaya mengakui pemerintah tidak dapat mengontrol harga BBM non-subsidi. Hal ini karena jenis BBM tersebut mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan lain untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia. Salah satunya berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya mencapai Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan. Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan penerimaan dari sektor energi dan sumber daya mineral melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bantalan tambahan untuk menjaga stabilitas subsidi energi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik internasional yang berpotensi mengganggu pasokan energi. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga BBM bersubsidi dapat terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi sepanjang 2026.

Beranda Parlementaria DPRD Jawa Barat Umumkan Perubahan Posisi Ketua Fraksi Golkar

Parlementaria

DPRD Jawa Barat Umumkan Perubahan Posisi Ketua Fraksi Golkar

admin - DPRD Provinsi Jabar

16 Agustus 202322 Agustus 2023

Ketua Fraksi Golkar DPRD Jawa Barat Yod Mintaraga (kiri) bersama Wakil Ketua Fraksi Golkar Ahmad Hidayat (kanan) dan Anggota Fraksi Golkar DPRD Jawa Barat Phinera Wijaya (tengah) usai rapat paripurna mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT ke-78 RI, Bandung, Rabu (16/8/2023) (Humas DPRD Jawa Barat)

Kota Bandung, adajabar.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat mengumumkan perubahan posisi Ketua Fraksi Golongan Karya atau Golkar dalam rapat paripurna, Rabu (16/8/2023).

Pengumuman perubahan posisi Ketua Fraksi Golkar tersebut dilakukan sebelum agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia (RI) dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Kemerdekaan RI.

“Kami telah menerima surat dari DPD Partai Golkar Jabar Nomor B-41/GOLKAR/VIII/2023 Tanggal 4 Agustus 2023 perihal posisi Ketua Fraksi Golkar,” tutur pimpinan rapat paripurna Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Achmad Ruhiyat, Bandung, Rabu (16/8/2023).

Berikut perubahan posisi Ketua Fraksi Golkar DPRD Jawa Barat :

Semula
Ketua : Ali Hasan
Wakil Ketua : Ahmad Hidayat
Sekretaris : Edi Rusyandi
Bendahara : Cucu Sugyati

Menjadi
Ketua : Yod Mintaraga
Wakil Ketua : Ahmad Hidayat
Sekretaris : Edi Rusyandi
Bendahara : Cucu Sugyati

Untuk diketahui, DPRD Jawa Barat menggelar rapat paripurna dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia (RI) dalam rangka Hari Ulang tahun (HUT) ke-78 kemerdekaan RI.

Selain itu, dalam rapat paripurna tersebut disampaikan pula perubahan posisi Ketua Fraksi Golkar DPRD Jawa Barat.

Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Achmad Ruhiyat, dan didampingi Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari. Hadir pula Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar, Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jabar.***

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan